MEMAHAMI KONFLIK ANTAR IMAN; MENYIKAPI PERBEDAAN SEBAGAI “RAHMAT” DAN BUKAN “KONFLIK”

Januari 3, 2010

(Analisis Kritis Konflik Agama dan Etnik Di Indonesia)

Oleh: Taufiq Saifuddin

BAB I

PENDAHULUAN

Menempatkan agama sebagai sebuah sistem kepercayaan pada dasarnya menentukan pijakan hidup seorang manusia pada sebuah keyakinan akan kebutuhan fitrawi manusia itu sendiri atas kepercayaan yang dianutnya. Unsur ajaran dan tata nilai menjadi sebuah bangunan postulat yang termaktub dalam esensi ajaran dari sebuah agama. Ajaran dan tata nilai tersebut memberikan sebuah bangunan tradisi yang menjadikan aktifitas kehidupan memiliki aturan dalam proses interaksi sosial-keagamaan. Dari sini bisa kita asumsikan bahwa manusia pada dasarnya memerlukan kepercayaan. Kepercayaan yang dianut oleh seseorang pasti memiliki bangunan kebenaran yang membentuk keyakinan masing-masing individu untuk meyakininya. Demikian pula cara kepercayan harus pula benar. Menganut kepercayaan yang salah atau dengan cara yang salah bukan saja tidak dikehendaki, akan tetapi juga berbahaya.

Timbulnya fenomena penting yang terdapat dalam berbagai peristiwa di dunia selama dua dasawarsa terakhir adalah, timbulnya gerakan-gerakan etnik dan agama yang berusaha menuntut otonomi yang lebih besar ataupun kemerdekaan dari negara. Para ahli ilmu sosial pada tahun 1950-an dan 1960-an umumnya menganggap bahwa persoalan identitas etnik dan agama merupakan gejala tradisional, sehingga dengan demikian hanya menyangkut negara-negara dunia ketiga dan sedang berkembang. Analisis ini harus kita letakkan pada dimensi dimana kultur masyarakat timur pada aspek keagamaan lebih menekankan pada pendalaman spritual yang secara eksistensi bisa kita lihat dari ritual religiusitas.

  1. A. Memahami Agama, dan Mengapa Kita Beragama?

Ledakan Revolusi Industri yang terjadi di Barat telah memantik pemikiran dan gagasan tentang pembebasan manusia dari agama. Sebagian kelompok beranggapan bahwa alih-alih mendewakan agama sebagai jalan untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan serta memenuhi segala keinginan dan hajat manusia, mereka memilih sains dan industri sebagai solusi dan way out baginya. Bahkan pada tingkat kulminasinya, sebagaimana yang dikukuhkan oleh Karl Marx bahwa agama bagi manusia merupakan candu dan opium yang membuat terlena mereka.

Dalam masyarakat Indonesia selain dari kata agama, dikenal pula kata din dari bahasa Arab dan kata religi[1] dari bahasa eropa. Agama berasal dari kata Sanskrit. Satu pendapat mengatakan bahwa kata itu tersusun dari dua kata, a = tidak dan gam = pergi, jadi tidak pergi, tetap ditempat, diwarisi turun-temurun. Agama memang mempunyai sifat yang demikian, adalagi pendapat yang mengatakan bahwa agama berarti teks suci dan agama-agama memang mempunyai kitab-kitab suci. Selanjutnya dikatakan lagi bahwa gam berarti tuntutan, memang agama mengandung ajaran-ajaran dan tuntutan hidup bagi penganutnya.[2]

Dari pemaparan diatas dapat kita katakan bahwa agama dengan perangkat ajarannya memiliki ikatan bagi penganutnya, sehingga subtansi kebenaran dalam hal ini harus dilihat dari segi universalnya. Karena diakui atau tidak semua agama secara garis besar menganjurkan penganutnya untuk saling menghormati, berlaku adil dalam hal apapun dan pantang akan penindasan. Garis universal inilah yang kami sebut sevagai penyikapan terhadap perbedaan yang dilandasi atas “rahmat” sehingga nuansa konflik mampu diminimalisir dari logika sederhana ini.

Melihat keragaman agama yang ada di Indonesia, jelas kiranya potensi konflik juga akan semakin besar. Sehingga untuk melakukan filtrasi atas fenomena ini diperlukan rekonsiliasi menyeluruh terhadap faham keagamaan terwacanakan yang terejawantah dalam praktek kehidupan sehari-hari. Dalam masyarakat yang semakin maju ini kesadaran akan hak-hak pribadi semakin kuat, sehingga munculnya diferensiasi pandangan, sikap, kehendak, ataupun kepentingan, menjadi tak terelakkan. Konflik merupakan ekspresi pertentangan yang disebabkan oleh adanya perbedaan-perbedaan. Karena itu dalam kadar yang ringan, konflik bisa berupa perbedaan pendapat atau kehendak antara satu orang atau kelompok dengan orang atau kelompok lainnya.

Perbedaan tersebut diatas merupakan ekspresi dari kepercayaan yang dianut oleh individu maupun kelompok tertentu. Sehingga penyikapan perbedaan harus diarahkan pada sesuatu yang bersifat produktif, dari sini kemudian terbangun sebuah narasi besar terhadap perbedaan yang harus disikapi sebagai rahmat dari Tuhan dan tidak dengan konflik atau pertentangan yang mengarah pada disintegrasi bangsa. Persoalan ini merupakan konsekuensi logis dari masyarakat yang multi dimensi, sehingga pemetaan terhadap persoalan keagamaan yang bersifat sakral dan profan harus mampu difahami oleh masing-masing individu dan kelompok.

Pembicaraan tentang hajat manusia terhadap agama atau hajat agama terhadap manusia memang merupakan sebuah persoalan yang penting untuk dibahas. Mengapa agama sedemikian perlu bagi kehidupan manusia? Apa saja yang ditawarkan agama untuk melepaskan manusia dari segala alienasi dan patologi sosial yang semakin menggurita menghantam kehidupan bani Adam?  Apakah manusia secara fitri adalah insan beragama? Ataukah manusia karena rasa gentar, dungu, faktor kemiskinan dan kebutuhannya terhadap etika memerlukan agama? Banyak lagi pertanyaan yang dapat diajukan di sini untuk melihat signifikansi persoalan agama pada diri manusia sebagai komplementer dari pertanyaan inti di atas yang diambil sebagai judul tulisan ini.

  1. B. Agama dan Defisiensi Moralitas Terhadap Konflik antar Iman.

Masalah defisiensi moral sering menimbulkan kecemasan sosial karena eksesnya dapat menimbulkan gap generation sebab para generasi muda yang diharapkan sebagai kader-kader penerus menjadi calon-calon pemimpin bangsa (revitalising agent) banyak tergelincir dalam lumpur kehinaan. Persoalan ini disatu sisi menimbulkan pertanyaan, baru sejauh mana kemudian aspek domain faham keagamaan dalam diri sesorang guna tetap menjaga integrasi bangsa yang terdiri dari berbagai latar belakang agama dan etnis.

Defisiensi moral adalah kondisi individu yang hidupnya delingment (nakal, jahat), selalu melakukan kejahatan dan bertingkah laku asosial atau antisosial. Ciri-ciri orang yang mengalami defisiensi moral cenderung psikotis dan mengalami regresi, dengan penyimpangan-penyimpangan relasi kemanusiaan.[3] Dalam arti yang lebih spesifik defisiensi moral sering kali menjadi tameng yang begitu kuat dalam setiap aktifitas pelanggaran nilai dan norma baik dalam masyarakat dan agama.

Pada masa pemerintahan Suharto, dunia Internasional selalu memuji Indonesia sebagai negara yang terdiri dari beragam suku, budaya, ras, golongan dan agama yang dapat hidup harmonis. Sejak bangku SD anak-anak telah ditanamkan betapa pentingya toleransi dalam kemajemukan. Namun pada kenyataannya di dalam benak sebagian besar umat beragama masih tersimpan benih-benih terciptanya konflik horizontal. Agama mungkin cuma salah satunya, sebab keragaman di negara ini bukan hanya keragaman agama. Namun, melihat berbagai konflik yang pernah terjadi, konflik yang berlatarbelakang agama merupakan konflik yang paling sulit dicarikan solusinya.[4]

Jika dianalisa lebih jauh hampir sebagian konflik horizontal yang terjadi di negeri ini dilatarbelakangi oleh perbedaan agama. Sehingga persoalan pemahaman terhadap perbedaan iman tersebut harus senantiasa mendapat ruang yang cukup kondusif untuk saling berdialog. Dari sini kemudian perlu adanya pelembagaan moralitas publik untuk sedikit banyak memberi pemahaman atas perbedaan itu sendiri sehingga bentuk penyikapannya pun tidak akan berujung pada konflik yang bersifat horizontal dan berupaya menjadikan entitas bangsa berada pada dimensi disintegrasi.

Pelembagaan moralitas publik yang berkeadaban berawal dari substansiasi nilai-nilai agama dalam ranah publik[5] yang sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance). Dalam hal ini kemudian partisipasi politik tidak bisa dilepaskan guna memberikan legitimasi terhadap persoalan-persoalan keagamaan yang diprediksi akan melahirkan konflik antar iman. Fungsi pelembagaan publik disini kemudian diharapkan mampu membuka ruang dialog yang inklusif antar agama dan dari situ akan lahir pola pemahaman terhadap perbedaan antar iman yang memang menjadi sub kultur perbedaan yang ada di Inonesia tentunya.

Rene Girard dalam bukunya La violence et le sacre (Mutiara, 1998) menggali ritus konflik (atau kekerasan) ini dalam masyarakat primitif berdasarkan mitologi Yunani dan Kitab suci Kristen. Ada beberapa ciri yang menandai ritus konflik, yaitu; (1) ritus konflik sering kali irasional. Jika obyek yang dituju tidak dapat diraih, ia akan mencari korban pengganti. Korban pengganti ini dipilih karena alasan mudah diserang dan jarak obyek itu dekat; (2) ritus konflik dilaksanakan untuk menjaga ekuilibrium sosial masyarakat dari kejahatannya; ini mendesak komunitas itu untuk mencari korban di luar dirinya. Antara korban substitutif dan komunitas ikatan sosialnya hilang, sehingga komunitas dapat menjadikannya korban tanpa ada perasaan takut akan adanya tindakan pembalasan. (3) hampir tidak ada diferensiasi antara korban binatang dan manusia, baik yang berjiwa atau yang tidak berjiwa, dan dalam banyak kasus yang satu disubstitusikan untuk yang lain. Semakin kronis krisis yang ada, semakin khusus ritus konflik yang diperlukan. Ritus konflik berfungsi mempolariasi agresivitas komunitas dan mengarahkan pada korban figuratif.

BAB II

MENYIKAPI KONFLIK ANTAR IMAN, DARI KONFRONTASI KE DIALOG

Telah dijelaskan diatas bahwa kebanyakan dari sekian banyak konflik horizontal yang terjadi di Indonesia sebagain besar dilatar belakangi oleh perbedaan pemahaman keagamaan yang simplistik, sehingga melahirkan fanatisme primordial yang berlebihan. Pemahaman yang demikian akan berimbas pada praktek kehidupan dalam interaksi sosial antar agama menjadi sesuatu yang bersifat eksklusif dimana klaim pembenaran memberikan legitimasi untuk melakukan justifikasi dan klaim bahwa tidak ada kebenaran diluar keyakinan yang diyakini oleh seseorang ataupun kelompok. Perihal ini seolah menjadi perisai alasan argumentatif dalam sekian banyak pemicu konflik yang terjadi.

Menurut Mark R Amstutz (1996), di samping konflik memiliki beberapa fungsi yang negatif, ternyata ia juga mempunyai sejumlah fungsi positif. Fungsi-fungsi negatifnya, di antaranya konflik akan bersifat destruktif bila telah bergerak ke arah yang menciptakan ketidak-tertiban dan instabilitas, menyulut persengketaan dan kekacauan, serta menjadi penghambat bagi tercapainya kebijakan dan pengambilan keputusan yang efisien. Sedangkan fungsi-fungsi positifnya, antara lain ialah bahwa konflik dapat menjadi pencegah bagi terjadinya konflik yang lebih serius, sebagai pemacu kreatifitas dan inovasi mayarakat, sarana mempererat kohesi sosial, dan merupakan alat saling kendali (mutual control) antar anggota masyarakat dan antara pemerintah dengan masyarakat yang diperintah.

Dari perspektif diatas kemudian peranan konflik memiliki sebuah acuan dasar yang memungkinkan terjadinya integrasi atas pemahaman terhadap perbedaan yang dimiliki oleh masing-masing individu maupun kelompok. Karenanya, mencegah terjadinya konflik justru dinilai melestarikan kepincangan sosial. Karena memiliki fungsi ganda ini (negatif dan juga positif), maka tindakan yang harus dilakukan terhadap konflik biasanya sangat dipengaruhi oleh persepsi kultural masyarakat terhadap realitas sosial yang mereka idealkan. Persepsi kultural yang secara turun temurun diwarisi dari generasi ke generasi, baik tentang gotong royong, keagungan Tuhan, serta keselarasan dan hidup berdampingan. Sehingga penyikapan terhadap konflik cenderung akan dihindari, maka resolusi konflik disatu sisi menjadikan disintegrasi namun disisi lain memiliki upaya pemahaman akan perbedaan yang dimiliki oleh masing-masing individu dan kelompok yang memiliki kepercayaan dan keyakinan tertentu.

Konflik akan senantiasa menjadi bagian yang melekat terhadap keberlangsungan peradaban. Betapapun modernitas dan demokratisasi atau sosialisme juga entah apa pun ideologi yang dipedomani. Konflik, ternyata given dan laten. Dia ibaratnya virus. Tidak pernah musnah. Yang dapat dilakukan adalah mengelolanya agar jangan sampai meledak sebagi sebuah chaos sosial. Tetapi konflik menjadi menarik dibicarakan saat diterapkan dalam praksis agama. Sebab, tidak lain karena agama justru didesain bahkan diklaim sebagai jalan menuju kedamaian. Kegagalan agama, betul tidak seharusnya dijustifikasi langsung kepada agama itu sendiri. Melainkan kepada proses-proses keberagamaan pemeluknya.

Ahimsa (kekuatan cinta) atau “kekuatan nir-kekerasan” merupakan penghormatan kepada semua bentuk kehidupan. Ini adalah sebuah pandangan atau ajaran agama yang telah memiliki sejarah panjang dan bisa diartikan bahwa setiap orang, baik perempuan maupun laki-laki, harus menghindari kejahatan dengan menarik diri dari kehidupan dunia atau bahwa mereka harus berjuang memerangi kejahatan dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik di dunia. Bagi Mahatma Ghandi, ahimsa bukan hanya sekedar tingkatan tidak melakukan penyerangan secara negatif, tetapi tingkatan cinta yang positif, berbuat baik bahkan kepada pelaku kejahatan sekalipun.[6]

  1. A. Multikulturalisme, Konflik dan Dialog: Refelksi tentang Hubungan antar Agama di Indonesia.

Sudah sejak lama keanekaan budaya Indonesia dikenal, diakui dan bahkan dikukuhkan. Pada masa kolonial Belanda keanekaan itu dikenali melalui studi-studi orientalime[7] tentang aneka hukum adat yang ada di negeri ini. Kemudian dikukuhkan antara lain dalam pemberlakuannya untuk penyelesaian berbagai persoalan hukum tertentu diluar jangkauan hukum dan tidak terkait langsung dengan kepentingan penguasa kolonial. Keanekaan Indonesia kemudian dikenali, diakui dan dikukuhkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi pedoman kehidupan bangsa Indonesia secara menyeluruh yang berlaku hingga saat ini.

Kontak kultural dalam masyarakat senantiasa akan menimbulkan toleransi, pengakuan akan keberadaan sebuah kebudayaan yang terpisah, gagasan mengenai pluralisme. Hal ini dapat dipastikan akan membuahkan saling pengaruh, saling memperkaya antar budaya dan keragaman agama, gagasan mengenai multikulturalisme. Peristiwa yang demikian ini jarang sekali diungkapkan, tidak populer terutama akibat tertanamnya secara amat mendalam sebuah paham mengenai keagamaan sebagai sesuatu yang utuh, murni dan otonom. Padahal dengan gagasan multikulturalisme itu akan ditemukan kenyataan bahwa sebenarnya diri seseorang, diri suatu komunitas kebudayaan maupun agama, sebenarnya terbangun dari aneka budaya. Bahwa dalam diri kita hidup orang lain, didalam diri orang lain hidup diri kita, bahwa kita dan orang lain tak pernah terpisahkan, telah menjadi satu kesatuan.

Konflik harus dipertemukan dalam ruang dialog, dengan demikian pemahaman akan perbedaan yang memang menjadi ciri bangsa ini akan semakin konprehensif. Pemahaman yang komprehensif tersebut akan mengantarkan kita pada bentuk toleransi dalam konteks keragaman dan bukan keyakinan. Toleransi keragaman dalam makna tersebut adalah bentuk penghormatan individu ataupun kelompok atas perbedaan keyakinan, maka hubungan antar agama terletak pada hubungan manusia dengan sesamanya. Kerja kemanusiaan yang seperti inilah yang pada dasarnya menjadikan manusia akan saling mengerti terhadap sebuah pranata sosial keagamaan yang ada.

Bisa dipastikan bahwa semangat kebangsaan akan senantiasa dilandasi oleh kesadaran akan keberadaan latar belakang kebudayaan dan keagamaan yang beragam. Pengingkaran terhadap keragaman tersebut secara tidak langsung akan menjadi gesekan yang memicu konflik horizontal dari pemahaman vertikal atas postulat doktrinasi kebenaran agama. Dalam konteks ini konflik kemudian akan terarah pada chaos publik masyarakat Indonesia. Perbedaan iman tersebut juga harus dibarengi oleh peniscayaan akan keragaman agama, sehingga dari situ dapat melahirkan sebuah tesis awal yang mengarah pada sebuah argumentasi bahwa gesekan yang terjadi murni disebabkan oleh perbedaan cara pandang dan bukan tuntutan atau ajaran dari agama tertentu untuk saling memusuhi.

Hubungan antara agama, Yahudi dan Kristen sejak abad pertama Masehi telah diwarnai oleh pertentangan bahkan penganiayaan. Umat Kristen yang masih kecil dikejar dan dicederai. Alasan utamanya bukan alasan ekonomi, politik atau sosial, melainkan semata karena alasan doktrin keagamaan yang berbeda. Kita mengenal gejala kekerasan semacam ini sebagai herecy hunting atau perburuan bidah. Begitu pula sebaliknya yang terjadi ketika agama Kristen pada abad keempat Masehi ditahbiskan menjadi agama resmi imperium Romawi. Balas dendam dari kalangan Kristen terhadap umat Yahudi pun terjadi dengan sengitnya. Munculnya agama Islam diabad ketujuh Masehi merupakan arena baru bagi persaingan dan konflik antara agama, khususnya antara Kristen dan Islam.

Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa peperangan diantara umat beragama anak-anak Ibrahim itu saja (belum meyebut “perang yang melibatkan agama yang lain”), kita sudah bisa menyimpulkan bahwa “perang agama” merupakan perang terpanjang diatas pentas sejarah umat manusia di dunia ini. Multikulturalisme dan konflik antar agama di Indonesia sebagai bagian integral dari sejarah sosial agama-agama dunia, tentu tidak akan merupakan pengecualian yang mencolok. Perseteruan antar agama, sebagaimana terlihat dalam sejarah, buku tidak ada tapak-tapaknya di negeri ini.

Pada dasarnya kehadiran berbagai upaya yang dialogis diantara para penganut agama dan negara secara sadar (care and aware) harus senantiasa menemukan cara agar akses  beragama dapat dikelola dengan target mengoptimalkan janji agama sebagai petunjuk jalan damai. Bukan sebaliknya: kacau dan teror, disinilah fungsi dialog sebagai never ending procces guna melahirkan rekonsiliasi yang lebih mengutamakan subtansi dibanding simbol.

Di samping itu pula, agama dikenal sebagai lembaga yang paling lengkap (sering digambarkan sebagai waduk maha besar) yang mampu menampung dan menyimpan memori pengalaman manusiawi yang diwariskan turun temurun dalam keadaan yang asli. Kegandrungan kepada keaslian (obsesi kepada ortodoksi, atau obsesi konfesionalisme) merupakan salah satu watak agama. Orang beragama selalu cenderung berkelana ke masa lampau untuk mencari ilham, terkadang berarti bahwa membentuk masyarakat masa depan adalah mengembalikannya ke masa lampau. Orang beragama tidak bisa tidak akan mengacu kepada hal-hal yang telah lewat.[8]

Memori kolektif yang kuat terpelihara dalam setiap agama, disadari atau tidak sering dilatarbelakangi oleh rasa takut, tidak percaya, kejerian, prasangka, dendam, kebencian, dan trauma terhadap pengalaman kekalahan yang pernah mereka alami di masa lampau. Oleh sebab itu, agama-agama harus menjadi pokok kajian kritis. Tidak bisa diandaikan bahwa semuanya baik-baik. Kaum agamawan harus berani mulai melakukan sikap kritis dari dan terhadap agamanya sendiri. Dari sini memang muncul suatu pertanyaan mendasar tentang “identitas” dalam masyarakat pluralistik.

Kesalihan personal dalam beberapa hal hanyalah merupakan bagian kecil dari agama. Namun ia adalah intinya. Karena dalam pengabdian personallah (apakah melalui ibadah-ibadah biasa atau yang lainnya) maka dimensi kosmik dimasuki. Dan ini membuat agama menjadi religius dan karena itu maka seluruh struktur sebuah komunitas religius akhirnya membenarkan dirinya. Karena itu, apa yang kita sebut kesalihan atau pengabdian personal memainkan suatu peranan kunci dalam peradaban sebagai sebuah keseluruhan, paling tidak dimana saja tradisi-tradisi religius merupakan hal yang penting. Perubahan-perubahan dalam kebudayaan secara umum perubahan-perubahan dalam suasana hati dan gaya-gaya kesalihan saling tergantung secara lekat satu sama lain. Gaya-gaya kesalihan bahkan lebih rumit untuk dikaji ketimbang gaya-gaya seni, tetapi mungkin jauh lebih penting.[9]

Jelas kemudian bahwa peranan agama harus juga mampu membentuk kesalihan individu dalam ruang lingkup kerja-kerja kemanusiaan. Hal sangat penting mengingat fungsi agama yang memiliki misi perdamaian, maka untuk mengakomodir refeleksi tersebut diatas membutuhkan sebuah diskurusus yang tidak parsial. Pemahaman akan keragaman yang menyeluruh akan membantu masyarakat dalam menentukan titik pijak penyikapan akan perbedaan itu sendiri.

Dialog antar agama harus didasari bahkan didahului oleh suatu dialog teologis demi untuk melakukan suatu kajian kritis terhadap diri sendiri. Langkah ini perlu dilakukan guna memisahkan harapan harapan dari ketakutan, agar tidak tercampur baur. Dan sesudah itu baru diikuti oleh dialog aksi. Sebenarnya kedua jenis dialog tersebut idealnya harus dilakukan serentak. Di satu pihak dialog teologis perlu dilakukan karena distorsi dan kesalahpahaman perlu diminimalisir, dan juga apresiasi perlu ditumbuhkan. Teologi harus dibebaskan dari traumatik hubungan manusia antar umat beragama, dan berani melangkah kearah hubungan yang lebih manusiawi. Perbedaan teologis kemudian menjadi sebuah pemahaman akan perbedaan masing-masing individu dan kelompok yang membutuhkan eksistensi.

  1. B. Faktor-Faktor Penyebab Konflik

  1. 1. Eksklusifitas dari Pemimpin dan Penganut Agama.

Watak setiap pemeluk agama adalah bersikap eksklusif dalam melihat agama lain. Hal ini terlihat jelas pada agama Yahudi. Bagi mereka tidak ada Nabi setelah Nabi Musa. Segala jenis canon telah selesai tersurat dan tersusun 500 tahun sebelum Masehi sehingga yang datang kemudian tidak dapat diterima oleh mereka.

Inilah awal persengketaan agama, atau embrio permusuhan keagamaan yang lahir kemudian. Isa maupun Muhammad bagi mereka hanyalah sekedar tokoh sejarah, bukan tokoh spiritual. Walaupun demikian, evolusi pikir para pemikir dan tokoh agama mulai merasa perlu untuk meninggalkan sikap-sikap seperti ini.

Suatu dialog harus dimulai untuk mengakhiri pandangan-pandangan eksklusif sebagai pendiri agama Yahudi. Dengan demikian, doktin Katolik “extra eccelesiam nulla salus” (diluar gereja tidak ada keselamatan), bahkan “extra ecclesiam nullus propheta”(diluar gereja tidak ada nabi), ditarik sekaligus untuk membuka dialog-dialog serta sikap yang pluralistik. Dialog bukan ditujukan untuk mempersamakan suatu agama dengan yang lain.

Dalam proses berdialog, tujuannya bukan untuk membuat suatu kesamaan pandangan, apalagi keseragaman, karena jika demikian maka dialog semacam itu sebagai sesuatu yang absurd dan lebih pada menghianati tradisi suatu agama.[10] Yang diacari seetulnya untuk mendapatkan titik temu yang dimungkinkan secara teologis oleh agama kita sendiri. Dalam memahami agama lain hendaknya kita bersikap melihat apa adanaya. Pada dasarnya setiap agama mempunyai sisi-sisi ideal secara filosofis dan teologis, dan inilah yang sangat dibanggakan penganut suatu agama, serta akan menjadikan mereka tetap bertahan jika mereka mulai mencari dasar rasional keimanan mereka.

Agama merupakan suatu upaya manusia untuk membangun kosmos suci. Dengan kata lain agama adalah proses kosmisasi dalam cara yang suci. Disini berarti terdapat pengakuan adalanya kualitas kekuasaan yang misterius dan menakjubkan yang dikaitkan dengan manusia, yang diyakini berada dalam obyek tertentu (benda suci, tempat suci, manusia suci).[11] Akan tetapi, agama juga mempunyai sisi-sisi real, yaitu suatu agama menyejarah dengan suatu keagungan atau kesalahan sejarah yang bisa dinilai dari sudut pandang sekarang sebagai memalukan. Oleh sebab itu, suatu dialog selalu mengandalkan kerendahan hati untuk membandingkan konsep-konsep ideal agama lain yang hendang dikomparasikan dengan realitas suatu agama baik yang agung, maupun yang memalukan. Dengan demikian kita terhindar dari penilaian standar ganda dalam melihat agama lain, yaiut karena membaca agama kita dengan sisi-sisi ideal dan mengkomparasikan agama lain dengan sisi real.

Mahatma Ghandi pernah berkata, “Aku adalah penganut kebenaran dari semua agama di dunia ini. Di bumi tidak akan pernah tercipta perdamaian yang abadi manakala kita tidak belajar menghormati – tidak hanya sekedar bertoleransi – keyakinan orang lain, sebagaimana kita menghormati agama yang kita anut. Belajar dengan penuh rasa hormat dan takzim mengenai petuah-petuah dari berbagai sosok guru ummat manusia merupakan langkah konkrit dari sikap penghormatan kepada semua agama.[12]

Ungkapan diatas seolah ingin bertutur bahwa persoalan dialog merupakan kebutuhan primer ummat beragama. Jika kita myakini bahwa Tuhan maha kuasa, maha mengetahui, jangan-jangan Tuhan membahasakan dirinya kepada setiap agama dengan penyampaian yang berbeda dari kemaha esaan-Nya. Sehingga tidak ada ruang kemudian untuk saling menyalahkan.

  1. 2. Sikap Tertutup dan Saling Curiga antar Agama.

Agama yang sasarannya adalah menciptakan keserasian hidup antar hamba Tuhan. Tetapi dengan adanya ketertutupan dan saling mencurigai maka sasaran agama tidak mungkin tercapai.

Kita jarang mengangkat isu bahwa agama kita adalah agama satu-satunya yang bersumber dari Ibrahim dan berlanjut sampai sekarang ini melalui Musa, Isa dan Muhammad. Karena sikap saling curiga itu, maka setiap kegiatan suatu agama dianggap sebagai suatu ancaman bagi agama yang lain. Pendirian rumah ibadah yang sebenarnya harus dipandang sebagai suatu sumber kebaikan dan kemaslahatan, menjadi sumber sengketa dan pertentangan. Pendirian rumah ibadat dipandang sebagai suatu ekspansi yang merugikan agama lain.

Sejarah membuktikan bahwa manusia yang memeluk satu agama tidak menjamin menjadi sebagai komunitas pembawa rahmat damai bagi seru sekalian alam. Bahkan di antara sesama pemeluk yang satu nomenclature agama pun, di antara satu sekte dengan sekte lain, sampai yang berbeda agama, terbukti selalu dan potensial menciptakan konflik. Ada formula ironi sosiologis yang menyatakan, “di mana ada agama, di situ ada konflik”.

Analisis sosio-historis menjelaskannya secara benderang, tentang hal tersebut. Pertama, agama diturunkan atau diciptakan disaat kekacauan; baik yang berkaitan dengan kekisruhan relasi sosial maupun nilai sedang terjadi. Agama datang untuk menyelesaikan masalah. Begitu misi hakikinya. Dalam konteks tersebut, misal munculnya dogma bahwa saat kristen lahir, tugasnya adalah menyelamatkan umat manusia dan dunia dengan cara menggenapkan agama Yahudi. Hal yang sama juga terjadi saat Islam turun, klaimnya adalah bertajuk untuk melengkapi dan melanjutkan misi Isa. Tugas kerasulan Muhammad adalah untuk menjadikan seantero manusia di jagat ini berakhlak mulia. Ironisnya, pada saat pelahiran agama-agama tersebut telah dengan sendirinya menegasikan agama yang sudah ada.

Kedua, ketika sebuah agama tersebut tercipta, yang bertikai, selain dengan agama lain (antara agama) adalah antara sesama penganutnya (interen agama). Anehnya, justru dengan alasan demi agama yang bersangkutan. Fakta tersebut sangat mencolok baik di dalam tradisi kristiani maupun islami. Konflik dari dan di dalam komunitas agama lantas menjadi laten dan poten.

  1. 3. Agama yang adalah Tujuan Berubah Menjadi Alat, Realitas Menjadi Sekedar Kebijaksanaan.

Rumah ibadat, Masjid dan Gereja semisal beralih menjadi perlambang keangkuhan manusia. Tuhan bukan lagi menjadi tujuan peribadatan karena agama telah dijadikan alat untuk mencapai tujuan, maka agama bukan lagi suatu sarana untuk menghayati iman, tetapi semata-mata untuk mencapai kuantitas pemeluk dan alat pengembang kekuasaan.

Pada masa kementrian revolusi, Menteri Agama Rasjidi mengaskan bawa negara melalui Kementrian Agama tidak akan campur tangan dalam urusan agama. Kementrian Agama memberikan tempat yang sewajarnya kepada setiap yang ada di Indonesia. Penegasan ini dikemukakannya, melihat upaya menjawab usulan kalangan Katolik dan Protestan tentang perlunya pemisahan antara kekuasaan agama dan negara dan bahwa negara seharusnya tidak mencampuri urusan agama. Keterangan itu sekaligus “menenangkan” umat Kristiani, yang khawatir bahwa Kementrian Agama akan memberikan perhatian hanya kepada pengaunt agama Islam.[13]

Penguasa sejak orde lama hingga orde baru, telah menjadikan agama sebagai alat pelurus kebijaksanaan. Budaya ini menurun sampai kepada lembaga-lembaga keagamaan. Sehingga wajar jikalau persoalan keagamaan disatu sisi membutuhkan legitimasi politik yang dimanifestasikan oleh kebijakan terhadap kebebasan akan pendapat keagamaan.

Karena tujuan agama telah terselewengkan, maka penyebaran agama pun terselewengkan dari membangun kualitas iman menjadi alat pengumpul dan pembangun kekuatan. Kita melihat seakan-akan Masjid dan Gereja bukan lagi menjadi tempat kita memuja Tuhan, tetapi tempat pujaan kekuasaan dan nafsu-nafsu. Para pemimpin agama tidak lagi beragama dengan agama Muhammad atau Isa. Agama mereka berlangsung sesuai dengan irama penguasa dan tuntutan nafsu. Akibat penghayatan dan perlakuan agama yang demikian ini, ialah manusia menjadi mudah terprofokasi yang akan berakhir dengan konflik berdarah.

Terjadinya konflik sosial yang berlindung di bawah bendera agama atau mengatas-namakan kepentingan agama, bukan merupakan justifikasi dari doktrin agama, tetapi lebih disebabkan oleh ketidakjelasan hubungan antara agama dan kebudayaan. Telah banyak sarjana yang mengkaji hubungan antara agama dan kebudayaan. Pada satu sisi, agama selain sebagai sumber moral dan etika serta bersifat absolut juga bersifat a-historis. Pada sisi lain, agama juga bisa bersifat historis dan berubah menjadi sistem kebudayaan, yakni ketika wahyu agama direspon oleh manusia atau mengalami proses transformasi dalam kesadaran dan sistem kognisi manusia. Interest kognitif manusia itulah yang menyebabkan wahyu agama berubah sifatnya menjadi relatif dan profan.

Soedjatmoko (1984) mengakui bahwa agama menjadi penggerak dan pemersatu masyarakat yang efektif, karena agama, lebih dari ideologi sekuler manapun, merupakan sistem integrasi yang menyeluruh. Agama mengandung otoritas dan kemampuan pengaruh untuk mengatur kembali nilai-nilai dan sasaran yang ingin dicapai masyarakat. Dengan demikian, fungsi sosial agama adalah memberi kontribusi untuk mewujudkan dan mengekalkan suatu orde sosial (tatanan sosial-kemasyarakatan). Karenanya, secara sosiologis, tampak ada korelasi positif antara agama dan integarsi masyarakat; agama merupakan elemen perekat dalam realitas masyarakat yang pluralistik.

BAB III

PENDIDIKAN AGAMA DALAM MASYARAKAT PLURALISTIK, MENCEGAH AGAMA MENJADI PENYEBAR VIRUS KONFLIK SOSIAL

Pendidikan agama sebagai salah satu sub pendidikan Nasional yang diajarkan dari SD bahkan TK sampai perguruan tinggi tidak luput dari telaah teoritik baik dari aspek normatif maupun historisnya. Pendidikan agama sarat muatan normatif dan historis empsiris. Maka amat menarik untuk mengkaji ulang, mencermati meneliti, “paradigma”, “konsep” dan pemikiran pendidikan agama yang ditawarkan oleh kurikulum, silabus, literartur dan para pengajarnya di lapangan dalam era pluralitas. Lebih-lebih jika demikian dikaitkan dengan pencarian sebagian sumber atau akar-akar konflik dan kerusuhan sosial dalam masyarakat plural.

Sejauh mana secara historis, praktik pendidikan agama, sejak dari awal penyusunan kurikulum, silabi guru mapupun dosen, metode mengajar, pilihan buku wajib dan literatur yang digunakan, sumber dana penyelenggaraan sekolah, model penataran-penataran guru-guru agama, akses guru-guru agama dalam memahami isu pluralitas atau kemajemukan penganut agama-agama di tanah air, dan begitu seterusnya perlu dicermati satu persatu.

Norma dan aturan agama yang diklaim sebagai yang bersumber dari “ilahi”, yang “suci”, yang “samawi”, yang “sakral”, yang “ultimate”, menjadikan agama mempunyai ciri yang spesifik dan unik, sekaligus membedakannya dari jenis-jenis pengalaman budaya dan sosial kemanusiaan yang lain.[14] Dimungkinkannya truth claim (klaim kebenaran) yang biasa terjadi pada penganut agama-agama, sebagian bersumber dari apa yang disebut sebagai yang suci ini. Namun ketika yang disebut suci itu tadi diungkapkan dalam budaya tertentu (Arab, Cina, Indonesia), serta merta campur tangan budaya dan sosial tidak dapat dihindarkan sama sekali

  1. A. Wajah Pendidikan Agama di Era Pluralisme

Kontestasi pendidikan formal yang semakin menunjukkan wajah kompetitif di era pluralistik seperti sekarang ini, seolah menjadi pemandangan yang kian hari semakin jelas dilema antara kebutuhan akan prospeknya dan penentuan titik pijak keragaman. Dari sini kemudian istilah agama warga negara muncul, sebagaimana istilah ini biasa digunakan merujuk secara khusus kepada agama pemersatu semacam itu.[15] Agama warga negara memiliki rangkaian perlambangan sakralnya sendiri atau bendera kenegaraannya. Ia punya ”ibadah sendiri” seperti sumpah kesetiaan warga negara (the pledge of allegiance). Ia punya “kuil sendiri” seperti taman makam pahlawan. Punya keyakinan-keyakinan tersendiri seperti sejarah perjuangan bangsanya. Punya tokoh-tokoh sakralnya sendiri, seperti pahlawan-pahlawan perjuangan kemerdekaan. Dan punya peristiwa-peristiwa bersejarah yang dirayakan seperti hari pahlawan dan hari kemerdekaan.[16]

Proses dialog antar umat beragama yang selama ini dimotori dan diprakarsai oleh pemerintah adalah kurang diikutsertakannya guru agama dalam proses dialog antar ummat beragama.[17] Barangkali mereka dianggap tidak terlalu penting, tidak punya daya jual, terlalu rendah atau tidak kelasnya untuk diajak duduk bersama-sama untuk berdialog mendiskusikan persoalan pluralitas agama, dianggap tidak punya terlalu banyak umat, dianggap tidak mempunya peran strategis dalam mensosialisasikan ide-ide baru. Pandangan simplistik yang seperti ini, pada dasarnya menutup ruang dialog yang ingin dibangun untuk menjadikan pendidikan agama sebagai ruang diskusi dan berdialog.

Dialog antar ummat beragama secara terbatas hanya melibatkan tokoh-tokoh elit organisasi keagamaan, fungsionaris yang berwenang dalam lembaga-lembaga keagamaan, tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap terpandang. Sejak dari tokoh-tokoh elit, agama dari kalangan ulama, bhikku, pendeta, pastor sampai tokoh-tokoh pemuda, wanita, intelektual, mahasiswa dan begitu seterusnya. Namun, jarang sekali forum-forum dialog ini melibatkan guru-guru agama. Guru-guru agama sebagai ujung tombak pendidikan agama, dari TK hingga perguruan tinggi, nyaris tidak tersentuh oleh gelombang pemikiran dan diskursus pemikiran keagamaan di seputar isu pluralisme dan dialog antar ummat beragama selama hampir 30 tahun terakhir.

Pada titik ini, keberagamaan menunjukkan identitasnya yang serba benar. Kebenaran agama yang dimaksdu bukan kebenaran yang bersifat membebaskan manusia dari belenggu, melainkan kebenaran yang sudah dikonstruksi untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Konsekuensinya, kebenaran agama menjadi semakin sempit, yaitu kebenaran yang dipersepsikan sebagian orang, sekte, aliran dan mazhab. Dan realitas seperti ini, hampir menjadi karakter utama agama-agama samawi yang senantiasa berasumsi dengan premis-premiskebenaran yang bersifat absolut.[18]

Pelembagaan pendidikan agama harus mampu memberikan akses yang seluas-luasnya kepada seluruh elemen masyarakat yang sebagian besar dimanifestasikan oleh organisasi dan perkumpulan. Dengan begitu peran pendidikan agama akan semakin memberi arti guna memberikan pemahaman yang cukup beragam akan latar belakang keberagamaan yang ada di Indonesia. Proses pencarian akan kebenaran akan berjalan secara terus menerus melalui pewacanaan yang masif akan pentinggnya efek pluralistik dalam pola interaksi sosial keagamaan. Pelibatan terhadap seluruh elemen masyarakat akan merepresentasikan keragaman yang mesti dihargai dalam kontelasi tradisi agama yang menunjukkan semangat pluralitas dalam sekian banyak aktifitasnya.

  1. B. Mencari Suatu Model Pendidikan Agama yang Relevan dalam Masyarakat Majemuk.

Untuk mencapai model tersebut bahasan akan dimulai dengan mengkaji komponen kurikulum yang mencakup unsur metode mengajar, materi pelajaran, prasarana dan media mengajar bahkan landasan falsafah serta tujuan pembelajaran. Yang terakhir ini sebenarnya menjadi landasan dari seluruh proses belajar-mengajar, dari mana guru menentukan materi dan metode mengajar. Pertanyaan yang paling mendasar adalah: apakah dasar dan tujuan pendidikan, khususnya pendidikan agama? Tujuan pendidikan bermakna kultural, seperti kata Ki Hajar, dikembangkan oleh pewarisnya sehingga warisan itu berguna bagi kehidupannya. Begitu pula halnya dengan pendidikan agama, harus memampukan seseorang bukan hanya mengenal agamanya tetapi mampu pula bertumbuh dalam imannya dan memberlakukan ajaran agama dalam kehidupan sehari-harinya, demi kehidupan yang sejahtera lahir dan batin bagi semua.

Pada dasarnya pendidikan juga harus mampu terarah pada penguatan sumber daya manusia yang kompetitif dan kualitatif. Sehingga bentuk penyikapan atas kemajemukan akan senantiasa terarah pada sebuah diskursus yang semakin membuat kita memahami akan peredaan itu sebagai rahmat Tuhan yang diberikan kepada hambaNya. Pendidikan pada level ini adalah pendidikan yang bersifat inklusif dan anti diskriminasi, sehingga aspek spritual etik dalam aktifitas pendidikan pun memberikan sebuah spirit baru guna menunjang semangan keberagamaannya.

Sasaran akhir dari pendidikan (agama) haruslah seorang pribadi yang memiliki integritas diri,  mampu menggunakan imannya dalam menjawab tantangan hidup dan mampu memanusiakan sesamanya dengan berbagai kehidupan yang sejahtera yang dikaruniakan Tuhan kepada manusia. Dengan kata lain, pendidikan dimaksudkan untuk memampukan manusia mengambil bagian secara aktif, kreatif dan kritis dalam pembangunan masa depan bersama yang lebih baik daripada masa lalu. Fungsi inilah yang secara mendasar harus dilandasi dalam proses transfer of knowledge yang dilakukan oleh pendidik kepada peserta didiknya.

Kebahagiaan merupakan merupakan kondisi seorang makhluk rasional di dunia ini, yang didalam segenap eksistensinya segala hal berjalan menurut harapan dan kehendaknya. Jadi dia terletak pada harmoni sifat dasar penentu kehendak esensialnya. Dengan demikian, sebab tertinggi sifat dasar, selama manusia harus diasumsikan sebagai kebaikan tertinggi, adalah makhluk yang menjadi sebab (dan konsekuensinya adalah sang pencipta) sifat dasar melalui pemahaman dan kehendak, yaitu Tuhan. Konsekuensinya, dalil tentang kemungkinan adanya kebaikan turunan tertinggi (dunia terbaik) pada saat yang sama menjadi dalil bagi realitas kebaikan asli tertinggi, yaitu eksistensi Tuhan.[19]

Tempat belajar demokrasi yang pertama seharusnya adalah kelas pelajaran agama, yang mengajarkan untuk menerima dan mengasihi sesama manusia sebagai bukti menghargai karya Tuhan yang maha tinggi. Dalam kelas, melalui pelajaran agama jugalah orang belajar mengenai hak dan tanggung jawab manusia terhadap Tuhan dan sesama makhluk karena saling tergantungnya manusia. Juga disitulah individu belajar tentang kuasa untuk melayani dan bukan mengeksploitasi atau memanipulasi untuk kepentingan sendiri , belajar untuk menghargai orang lain dan perbedaan masing-masing sebagai anugrah khusus dari Tuhan kepada setiap orang, untuk menghargai dan merawat bumi serta seluruh kekayaannya agar dinikmati secara merata oleh setiap orang dan zaman.

Untuk mencapai maksud itu maka metode yang digunakan oleh guru juga harus mampu membangun kepribadian yang demokratis, menumbuhkan jati diri yang berkualitas serta integritas tinggi. Harus diakui bahwa pendidikan di Indonesia penuh dnegan muatan politik para penguasa dengan tujuan agar sesuai maksud penguasan bukan demi pengembangan generasi muda itu sendiri. Guru diharapkan tidak mengajar tentang agama dengan gaya yang cenderung mengintrokdinasi tetapi guru dapat memberi pelajaran tentang iman dalam semangat religiusitas yang dialami dalam kehidupan sehari-hari.

BAB IV

KESUMPULAN DAN PENUTUP

Dari uraian di atas maka dapat dikemukakan bahwa gejala konflik dan kerusuhan pada hakikatnya merupakan gejala sosial dan sejarah, yang secara universal baik pada masa lampau maupun yang terjadi pada masa kini. Konflik dan kerusuhan pada hakekatnya merupakan salah satu bentuk reaksi sosial terhadap proses-proses perubahan yang dihadapi oleh masyarakat pada jamannya, pada dasarnya menjadi sumber timbulnya ketidakpuasan, keresahan, dan frustrasi sosial yang mendorong lahirnya aksi protes, konflik dan kerusuhan sosial, yang banyak membawa korban dan kerugian materi yang tidak sedikit. Konflik, baik yang bersifat individual maupun yang massal, selalu muncul karena sebuah atau beberapa sebab yang timbul karena perjalanan dan perubahan peradaban manusia.

Konflik dan kerusuhan merupakan indikasi terjadinya krisis adaptasi — baik individual maupun masyarakat– dan atau ketidakmampuan dalam proses penyesuaian diri terhadap perubahan yang dihadapi pada masa kini, baik dalam kehidupan ekonomi, sosial, politik maupun kultural masyarakat. Konflik dalam dimensi sosial budaya adalah hal yang alamiah, lumrah dan cenderung mengikuti hukum kausalitas, sebagaimana sebuah siklus yang tak pernah berakhir sepanjang sejarah manusia, sehingga untuk muncul kembali di masa yang akan datang sangat mungkin sekali terjadi bila hal-hal yang menyebabkan masalah (hukum sebab-akibat) dan pemicu kerusuhan tidak disingkirkan dari kehidupan sosial.

Dengan menjawab asumsi-asumsi dan hipotesa atas keberagamaan manusia maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa manusia tidak dapat tidak beragama dalam kehidupannya. Agama yang akan mengantarkannya mencapai kesempurnaan maknawi dan duniawi berkat aturan dan rule of game yang tegas dijelaskan dalam setiap ajaran agama. Melalui agama pertanyaan-pertanyaan ontologis yang menyangkut persoalan-persoalan eksistensial dapat terjawab dengan tuntas dan komprehensif dimana orang-orang yang kontra dengan keberadaan agama dan mencoba memberangus rasa keberagamaan itu dengan menyajikan industri dan sains. Namun manusia karena dalam dirinya mengandung dua dimensi, ragawi dan maknawi, kebutuhan dan dahaga maknawinya tidak akan dapat pernah dapat terpenuhi selain dengan perantara sesuatu yang trasendental. Oleh karena itu, jelaslah alasan ihwal mengapa kita beragama?

Demikian serangkaian uraian yang kami bingkai dalam tulisan sederhana ini, semoga menjadi sebuah sumbangsih diskursus dalam ranah intelektual. Dan tak lupa pula kami ucapkan puja dan uji syukur kehadirat Allah SWT, semoga limpahan rahmatnya senantiasa memberikan kita spirit untuk melakukan proses belajar secara terus menerus guna menambah khasanah keilmuan. Amin. Begitu juga kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah menjadi rifal berfikir dan berdiskusi dalam penyelesaian naskah ini. Semoga kerja-kerja intelektual yang kita lakukan mampu berguna untuk generasi selanjutanya.

DAFTAR PUSTAKA

Azra, Azyumardi. (2002). Historiografi Islam Kontemporer: Wacana, Aktualitas, dan Aktor Sejarah. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Dear, John, (ed.). (2007). Intisari Ajaran Mahatma Ghandi: Spritualitas, Sosio-Politik dan Cinta Universal. Bandung: Penerbit Nusamedia.

F. O’Neill, William. (2001). Ideology-Ideologi Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hodgson, G. S. Marshall. (2002). The Venture of Islam: Iman dan Sejarah dalam Peradaban Dunia, (Buku Kedua: Peradaban Khalifah Agung). Jakarta: Penerbit PARAMADINA.

Jusfroni, K. A. M. (2007). Mengritik Agama Sendiri, “Membela” yang Lain. Jakarta: Jusuf Roni Center dan Cipta Lahai Roi.

Kant, Immanuel. (2005). Kritik atas Akal Budi Praktis. Judul asli “Critique of Practical Reason”. The Liberal Arts Press, New York 1965. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Madjid, Nurcholis. (2005). Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis. Jakarta: Penerbit PARAMADINA.

Mehta, Ved. (2007). Ajaran-Ajaran Mahatma Ghandi. Kesaksian dari Para Pengikut dan Musuh-Musuhnya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Nasution, Harun. (2008). Islam, Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya (Jilid I). Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).

Ridha, Abu. A. Najiyulloh (Penyunting). (2002). Gerakan Keagamaan dan Pemikiran: Akar Ideologis dan Penyebarannya. Jakarta: Al-I’tishom.

Romas, Syarief, Chumaidi. (2003). Kekerasan di Kerajaan Surgawi. Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Th. Sumartana, dkk. (2005). Pluralisme, Konflik, dan Pendidikan Agama di Indonesia. Yogyakarta: Institut DIAN/Interfidei.


[1] Religi berasal dari bahasa Latin. Menurut satu pendapat asalnya ialai relegere yang mengandung arti mengumpulkan, membaca. Agama memang merupakan kumpulan cara-cara mengabdi kepada Tuhan. Ini trkumpul dalam kitab suci yang harus dibaca. Tetapi menurut pendapat lain kata itu berasal dari religare yang berarti mengikat. Ajaran-ajaran agama memang mempunyai sifat mengikat bagi manusia. Dalam agama selanjutnya terdapat pula ikatan roh manusia dengan Tuhan. Dan agama lebih lanjut lagi memang mengikat manusia dengan Tuhan.

[2] Prof. DR. Harun Nasution, “Islam Ditinjau dari Berbagai Aspek” (Jilid I). UI Press, Jakarta. 2008. Hlm, 1.

[3] Kartono. Patologi Sosial. Bandung: CV Rajawali. 1997.

[4] K. A. M. Jusuf Roni, “Mengritik Agama Sendiri, ‘Membela’ yang Lain. Jusuf Roni Center & Cipta Lahai Roi. Jakarta, 2007. Hlm 52.

[5] Lihat Masdar Hilmy, “Mewarnai Ruang Publik”, Kompas, 9/3/2006.

[6] Ved Mehta, Ajaran-Ajaran Mahatma Ghandi. Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2007. Hlm, 368.

[7] Orientalisme adalah gelombang pemikiran yang mencerminkan berbagai studi ketimuran yang Islami. Yang dijadikan obyek studi mencakup peradaban, agama, seni, sastra, bahasa, dan kebudayaannya. Gelombang pemikiran ini telah memberikan andil besar dalam persepsi Barat terhadap Islamdan dunia Islam. Lihat dalam buku, Gerakan Keagamaan dan Pemikiran: Akar Ideologis dan Penyebarannya. Disusun oleh Lembaga Pengkajian dan Penelitian WAMY; Penerjemah A. Najiyulloh; Penyunting, Abu Ridha. Al-I’tisom, Jakarta 2002. Hlm, 15.

[8] Th. Sumartana, dkk. Pluralisme, Konflik, dan Pendidikan Agama di Indonesia. Institut DIAN/Interfidei, Yogyakarta 2005. Hlm, 82.

[9] Marshall G. S. Hodgson, The Venture of Islam: Iman dan Sejarah dalam Peradaban Islam (Buku Kedia). Penerbit PARAMADINA, Jakarta 2002. Hlm, 167.

[10] Hugh Goddars, dalam Cristian & Muslims: From Double Standards to Mutual Understanding. Paul & Company Publisher Consortium, Inc. 1995.

[11] Chumaidi Syarief Romas. Kekerasan di Kerajaan Surgawi. Kreasi Wacana, Yogyakarta 2003. Hlm, 173.

[12] John Dear (ed.). Intisari Ajaran Mahatma Ghandi: Spritualitas, Sosio-Politik dan Cinta Universal. Penerbit Nusamedia, Bandung 2007. Hlm, 129-130.

[13] Azyumardi Azra. Historiografi Islam Kontemporer; Wacan, Aktualitas dan Aktor Sejarah. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2002. Hlm, 304.

[14] Bagaimana manusia berhubungan dengan yang disebut ultimate reality dapat ditelaah lebih lanjut dalam, Dale Cannon, Six Ways of Being Religius: A Framework for Comparative Studies of Religion. Belmont: Wadworst Publishing Company, 1996. Hlm, 50.

[15] Istilah ini pertama kali dilontarkan oleh Jean-Jacques Rousseau dalam buku klasiknya Kontrak Sosial. Istilah civil religion ini sering diterjemahkan menjadi agama sipil. Karena istilah sipil rasanya terlalu berbau konotasi tertentu (umpamanya sebagai lawan dari militer) dari sini alih-bahasanya menjadi agama warga negara, betapapun yang dilingkupi oleh civil religion adalah perasaan bernegara/berbangsa yang satu, tanpa memperdulikan kebhinekaan yang ada. Segala bentuk upacara dan sumber-sumber keyakinan yang dainggap memiliki wewenang diarahkan ke rasa persatuan/ nasionalistik.

[16] William F. O’Neill. Ideologi-Ideologi Pendidikan. Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2008. Hlm, 197.

[17] Guru agama disini dapat diperluas menjadi orang tua, tokoh panutan masyarakat, Kyai, Dai, Pendeta, Pastur, Bhikku, Ketua RT, Ketua RW, Pejabat Lurah, Pimpinan Organisasi.

[18] Nurcholis Madjid, dkk. Fiqh Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluraslis. Penerbit PARAMADINA. Jakarta 2005. Hlm. 128.

[19] Immnuel Kant. Kritik Atas Akal Budi Praktis. Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2005. Hlm, 207.

berpesan

Desember 17, 2009

hidup menggapai impian

REVOLUSI PEMIKIRAN PENDIDIKAN ISLAM; PERAN KAUM MUDA INTELEKTUAL MUSLIM, MENYATU DENGAN UMAT ATAU MENYATU DENGAN “NEGARA”

Desember 11, 2009

Oleh: Taufiq Saifuddin[1]

BAB I

PENDAHULUAN

Polarisasi dunia pendidikan semakin memasuki babak baru di era kehidupan masyarakat agrari menuju masyarakat modern. Bingkai itu semakin pelik dengan dibukanya berbagai perguruan tinggi dengan sekian banyak disiplin ilmu yang ditawarkan. Arus dinamisasi yang seperti ini seharusnya membawa sebuah penciptaan atas tatanan masyarakat yang eksklusif-emosional-pragmatis menuju masyarat inklusif-kritis-transformatif. Upaya peningkatan taraf kehidupan yang memiliki acuan keberagaman adalah sesuatu yang tidak mudah, maka fungsi dari pendidikan adalah mengembalikan fitrah kemanusiaan menuju sebuah tatanan demokratis.

Kaum muda adalah sebuah generasi pelanjut estafeta sebuah peradaban, agenda perubahan perubahan selaru menggelora dalam denyut nadinya. Untuk itu kekuatan intelektual adalah sebuah keharusan yang terpatri di pundak seorang pemuda. Dunia pendidikan formal yang menjadi wadah institusional untuk menggali ilmu tidak seharusnya memposisikan dirinya pada taraf “kemapanan”. Sehingga eksklusifisme pendidikan semakin menguat dan mengakibatkan akses untuk menikamtinya semakin sulit.

Bukan rahasia lagi bahwa dunia pendidikan Islam masih berada pada taraf on going process dan on going formation baik secara teoritis maupun praktis. Perguruan Tinggi Islam yang dari aspek pendidikan digawangi oleh Fakultas Tarbiyah, secara konseptual memerlukan pemikiran lebih mendalam di wilayah epistemologi. Sebuah pengetahuan atas ilmu pengetahuan hanya diketahui setelah mengetahui pengetahuan itu sendiri, prisnsip-prinsip, argumentasi-argumentasi, dan ketentuan-ketentuan persepsi sehingga mungkin untuk mendefinisikan kemungkinan-kemungkinan manusia dapat mengetahui atau tidak. Sehingga pengetahuan seseorang tidak ditegakkan pada kapabilitas minimal atau maksimal dari kapasitas indera dan rasionalnya.[2]

Relefansi Pemikiran Pendidikan Islam di Perguruan Tinggi:

Pergumulan antara Kebijakan Pendidikan dan Praktek Pendidikan.

Kita masih sering menemukan ketidak sesuaian antara kebijakan politik pendidikan dengan prakteknya dalam rutinitas perguruan tinggi, baik secara paradigmatik yang teraktualisasi dalam praktek belajar-mengajarnya. Terkesan seolah-olah sebuah dinamika pendidikan menjadi sangat sulit diobjektifikasi dari konsepsinya yang secara filosofis membentuk bangunan epistemologi dari proses pembuatan sebuah kebijakan pendidikan. Sehingga sinergitas antara keduanya mengalami out of control ditingkat mikro (transfer keilmuan dari dosen ke mahasiswa). Maka dari itu usaha untuk menemukan sebuah corak pemikiran yang sejalan antara konsepsi dasar dan prakteknya harus berjalan secara bersamaan tidak terkesan numerikal.

Pada umumnya, pandangan akademisi dan lebih-lebih lagi golongan awamnya, masih sulit memahami maksud diskursus filsafat. Jangankan terhadap filsafat Barat, seperti yang diusulkan Hasan Hanafi dan para filsuf yang lain terhadap diskursus filsafat Islam pun demikian pula adanya. Tanpa disadari, pemikiran masyarakat Muslim pada level historis-empiris, sesungguhnya mengalami banyak perubahan. Bahkan kadang sangat radikal. Tetapi begitu “perubahan-perubahan” itu dicoba dikonseptualisasikan lewat studi dan telaah akademik-filosofis, maka muncul bukannya sikap apresiatif terhadap hasil kajian tersebut, tetapi justru malah muncul istilah non partisipatoris.[3]

Pada dasarnya cita-cita untuk membangun sebuah tatanan pendidikan yang sejalan antara kurikulum pendidikan dan prakteknya sungguh harus menjadi acuan dasar kita dalam frekuensinya membangun pendidikan itu sendiri. Dalam kerangka ini praktisi pendidikan masih sulit menentukan sebuah acuan yang bisa menjadi acuan dalam serangkaian aktifitas belajar mengajarnya. Oleh karena itu sudah saatnya kita menjadikan praktek “belajar-mengajar” menjadi sebuah iktiar mulia yaitu “belajar bersama”.

Satu-satunya arena yang menjadi hak lembaga-lembaga Islam ialah arena pendidikan (pendidikan rohani). Jadi target dari setiap lembaga-lembaga Islam itu adalah target pendidikan, dan karenanya tidak boleh mengejar target-target diluarnya seperti kekuasaan politik, dominasi ekonomi, superioritas fisik dan lain-lain. Karena tidak satu bidangpun yang khusus merupakan arena pendidikan, maka lembaga-lembaga pendidikan Islam itu bisa berupa; organisasi mahasiswa, organisasi pelajar, pers, organisasi pemuda, jama’ah masjid dan sebagainya.[4]

Apa yang dibahasakan oleh Ahmad Wahib sebagai Pendidikan Rohani perlu kita sikapi sebagai sebuah kontribusi pemikiran yang cukup brilian dalam menjawab tantangan lembaga-lembaga Islam pada masanya. Perlu disadari bahwa kekuatan dalam pendidikan Islam adalah aspek spiritualnya yang begitu luar biasa. Kekuatan spiritual tentunya tidak harus kita maknai hanya sebatas rutinitas simbolik belaka dari sekian ritual yang diatur oleh syari’ah, namun lebih pada kesesuaian antara pola pikir dan pola laku. Sehingga kaum intelektual kita tidak lagi menjadi orang yang memiliki pengetahuan namun tak berilmu.

Corak Pendidikan Islam dan Peran Kaum Intelektual.

Menurut BAB I Ketentuan Umum pasal 1 ayat 1, Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; pendidikan adalah:

Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan susunan belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlaq mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.[5]

Sedangkan Pendidikan Islam; menurut beberapa orang ahli pendidikan Islam berbeda-beda akan tetapi pada intinya memiliki tujuan yang sama; diantaranya:

  1. Sayid Sabiq mendifinisikan: pendidikan Islam dengan mempersiapkan anak baik dari segi jasmani, akal dan rohaninya sehingga dia menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat, baik untuk dirinya maupun umatnya.
  2. Athiyah Al Abrosyi: sesungguhnya maksud pendidikan Islam adalah mempersiapkan individu agar ia dapat hidup dengan kehidupan yang sempurna.
  3. Anwar Jundi: sesungguhnya yang namanya pendidikan Islam, ialah menumbuhkan manusia dengan pertumbuhan yang terus-menerus sejak ia lahir sampai ia meninggal dunia.[6]

Dari beberapa defenisi diatas telah jelas bahwa harus ada proses humanisasi dalam corak pendidikan kita, tidak hanya sebatas paradigmatik namun pembumian dari konsepsi tersebut haruslah menjawab persoalan keummatan. Berbicara pendidikan maka kita akan masuk pada sebuah konstruksi dominan yang terlanjur menjadi stigma di masyarajat dan secara integral telah terinternalisasi dalam frame berfikir kita, yaitu pendidikan selalu dilekatkan pada dunia yang oleh sistem  dikonotasikan sebagai pendidikan formal. Maka wajar jikalau orang yang terdidik adalah orang yang sudah menempu jenjang pendidikan formal yang kami sebut diatas tadi.

Dominasi corak pendidikan yang seperti kami sebutkan diatas kemudian memposisikan kaum intelektualnya pada fase yang secara normatif mengalami kegamangan dalam menentukan posisi dan perannya untuk melakukan perubahan. Sehingga terlenalah kita dalam ruang dan waktu dimana orientasi dari pelekatan pendidikan untuk memanusiakan manusia tidak mampu kita transformasikan untuk menjawab persoalan keummatan. Islam itu anti terhadap kemiskinan tapi bukan berarti “memberantas” orang miskin melalui kebijakan politik pendidikan dalam kerangka kurikulum dan sistemnya secara monoton hanya mengakumulasikan materi semata.

Meminjam istilah Zamroni, bahwa pendidikan Islam di Indonesia masih merupakan impian belaka. Pendidikan Islam dalam realitas, baru merupakan: (a) Pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga Islam, (b) pendidikan agama Islam yang disampaikan di perguruan tinggi, dan (c) perguruan tinggi yang bertujuan menghasilkan sarjana dibidang ilmu-ilmu agama Islam. Perguruan tinggi Islam jumlahnya sangat banyak,tetapi dalam peta perguruan tinggi di Indonesia kebanyakan menempati posisi di pinggiran. Untuk meningkatkan kedudukannya, dalam jangka pendek perguruan tinggi Islam harus mampu memperbaharui kurikulumnya secara mendasar. Pendidikan tinggi Islam harus memiliki tipe ideal manusia seutuhnya, menurut Islam adalah al-insan al-kamil. Manusia yang memiliki pengetahuan danperilaku sebagaimana yang dimiliki Rasulullah atau setidak-tidaknya mendekati. Manusia yang terdiri atas jiwa dan raga, dengan pengetahuan yang dimiliki, jiwa bisa mengendalikan perilaku untuk mencapai kebahagiaan di akhirat kelak. Tujuan utama adalah kebahagiaan di akhirat dan kebahagiaan di dunia sebagai kebahagiaan antara. Untuk mencapai tujuan itu seseorang harus memiliki ilmu pengetahua, memiliki kebijaksanaan (wisdom), berjiwa adil dan mampu mentransformasikan ilmu yang dimiliki kedalam amal perbuatan yang berguna tidak saja bagi dirinya tetapi juga bagi lingkungannya. Sosok manusia seutuhnya tidak akan statis, tetapi selalu dinamis sesuai dengan tuntutan dan perkembangan masyarakatnya.[7]

BAB II

KOHERENSI ANTARA REVOLUSI PEMIKIRAN DAN PENDIDIKAN ISLAM

  1. A. Sebuah Sejarah.

Sebuah keyakinan diri dan kemampuan menghadapi masa depan sangat ditentukan oleh cara pandang (world view) dan corak berfikir kita untuk memberikan konfirmasi terhadap realitas. Jika Islam mengajarkan bahwa Allah SWT tidak akan merubah nasib sebuah kaum, sehingga mereka sendirilah merubah apa yang ada pada diri mereka. Maka tafsir yang paling sesuai dalam perubahan nasib sebuah kaum adalam perubahan cara berfikir, karena disadari atau tidak corak berfikir adalah sebuah hal yang sangat subtantif dalam diri kita. Untuk membentuk cara berfikir seseorang maka pendidikan sangat memiliki peranan penting dalam hal ini.

Max Weber menganggap bahwa keunggulan personal dalam maysarakat sangat menentukan, dan akan menampilkan ketokohan yang dimiliki kekuatan nilai (religius) dan kekuatan intelektual. Weber memandang bahwa agama adalah sesuatu penerimaan total manusia yang meliputi aspek kepercayaan (belief), upacara keagamaan (ritual), pengalaman keagamaan (experience), dan pencipta tatanan masyarakat (community).[8] Lain halnya dengan Emile Durkheim memandang bahwa agama adalah pengungkapan ikatan-ikatan sosial (fungsional). Bentuk penghapusannya berupa kekuatan sosial dan masyarakat yang ideal. Agama itu merupakan inti bagi masyarakat, juga sebagai perilaku koloektif, yang bisa menimbulkan/mendorong terciptanya hubungan baik antara individu maupun antara group/kelompok-kelompok dalam masyarakat.[9]

Secara empiris dalam historiesiecal approach menunjukkan bahwa orang-orang Islam belum dapat mengetauin, menghayati dan melaksanakan ajaran Islamsepenuhnya. Mengapa antara doktrin dan dan kenyataan pengalaman sehari-hari umat Islam berbeda? Factor apa yang menyebabkan hal itu terjadi. Lafran Pane mengkaji masalah ini dalam tulisannya tentang kondisi masyarakat Islam Indonesia, dan membaginya dalam 4 golongan. Pertama, adalah golongan awam, sebagai golongan terbesar yang melakukan agama Islam sebagai kewajiban yang diadatkan, seperti pada upacara keatian dan selamatan. Golongan ini tidak memiliki pegetahuan yang utuh terhadapa agama Islam. Kedua, golongan alim ulama dan pengikut-pengikutnya, yang mengenal dan mempraktekkan agama Islam sesuai dengan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW seperti tersebut dalam hadits-hadits dan riwayat. Golongan ini tidak mencontoh Nabi Muhammad sebagai Rasul akan tetapi juga sifat dan kebisaaannya yang tidak lepas dari masyarakat Arab yang sangat berlainan budaya dengan Indonesia. Ketiga, para alim ulama yang terpengaruh oleh mistik dan beranggapan bahwa hidup ini adalah untuk kepentingan akhirat saja. Kepentingan hidup di dunia diabaikan apalagi memperhatikan pengaruh perubahan yang terjadi dalam masyarakat Indonesiadan dunia sekarang ini. Keempat, golongan kecil yang mencoba menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman sesuai dengan wujud dan hakekat agama Islam. Mereka berusaha suapaya agama Islam dapat diamalkan dalam masyarakat Indonesia sekarang.

Dari beberapa pendekatan diatas telah jelas bahwa sejarah pendidikan Islam begitu jelas mengalama kesenjangan sehingga tidak salah jika hari ini kita masih berada pada taraf on going process. Dari masa kemasa jika ingin dirunut secara proposisi aspek kolonialisasi juga berpengaruh pada sejauh mana keterbelakangan masyarakat pada waktu itu. Lalu kemudian kini masyarakat dihadapkan pada arus globalisasi yang terarah pada perwujudan segala aspek kepada logika “pasar” sehingga segala sesuatu baik itu pendidikan harus dilekatkan dengan kekuatan materi.

Sejarah kelam diatas seharusnya menjadi potret untuk kembali membangun sebuah pranata keilmuan dalam wadah pendidikan formal yang lebih humanis teosentris seperti apa yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Achmadi dalam bukunya “Ideologi Pendidikan Islam; Paradigma Humanisme Teosentris.[10] Aspek amal ibadah hanya dapat tertuang dengan massif jikalau polarisasi berkehidupan kita bersandar pada dinamisasi dunia dan akhirat. Sebuah alur yang sinergis untuk menjawab tantangan zaman dunia pendidikan yang telah masuk pada era modernisasi yang tanpa filtrasi dapat mengikis kebudayaan yang secara sosio-antropologis menjadi bagian penting daripada Bangsa dan Negara.

Arus budaya populer (popular culture) begitu pesatnya merasuk dan membentuk budaya konsumerisme menjadikan kita bergantung pada produk yang dijajahkan sehingga kita sudah tidak mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Maka wajar jikalau Roem Topatimasang pernah berkata bahwa sekolah tidak hanya mencetak presiden, pegawai, akademisi dll. Namun sekolah juga memproduksi para koruptor, dan segala sesuatu yang kita konotasikan sebagai profesi yang tidak terpuji.

  1. B. Filsafat Ilmu-Ilmu Keislaman serta Budaya Berfikir Baru yang Ingin Dikembangkan.

Apabila Islamic Studies atau Dirasat Islamiyah adalah merupakan sebuah bangunan keilmuan, yang memiliki obyek kajian, metodologi, pendekatan dan kerangka teori, maka seperti halnya Ilmu-ilmu yang lain mestinya juga memiliki pembahasan tentang filsafat keilmuannya. Seperti halnya ilmu-ilmu keislaman yang memiliki the philosophy of science, ilmu-ilmu sosial memiliki the philosophy of sosial sciences, maka ilmu-ilmu keislaman aturannya juga memiliki the philosophy of Islamic sciences.[11]

Filsafat ilmu-ilmu keislaman adalah corak dimana pencarian sebuah bangunan konsepsi akan termanifestasi sejalan dengan usaha yang dilakukan secara terus menerus. Corak berfikir seperti inilah secara sederhana bisa untuk sedikit dikembangkan sehingga mampu memberi ruang pada kontribusi pemikiran pendidikan Islam. Cara pandang kita harus dengan sinergis terarah pada pengayaan ilmu pengetahuan yang kita geluti dalam back ground disiplin ilmu masing-masing. Sehingga pergulatan wacana dalam khasanah perguruan tinggi tidak di hegemoni oleh satu disiplin ilmu saja. Bentuk konfigurasi dari upaya tersebut bisa kita bahasakan sebagai “gerakan pengetahuan”.

Bahasa gerakan pengetahuan akan menjadi pijakan dalam gerak aktifitas pengembangan corak berfikir yang dinamis dan sesuai dengan tuntutan zamannya. Gagasan ini tidak sedang ingin mendudukkan sekian banyak entities pengetahuan dalam sebuah akumulasi pengetahuan yang berorientasi pada penciptaan mazhab akumulasi pengetahuan. Namun lebih pada pengayaaan ilmu yang sedang dikembangkan oleh seseorang melalui disiplin ilmu yang digeluti.

Pada dasarnya pendidikan harus menjadi proses pemerdekaan, bukan penjinakan sosial-budaya (sosial and kultural domestication). Pendidikan bertujuan menggarap realitas manusia dan, karena itu secara metodologis bertumpu diatas prinsip-prinsip aksi dan refleksi total yakni prinsip bertindak untuk merubah kenyataan yang menindas dan pada sisi simultan lainnya secara terus menerus menumbuhkan kesadaran akan realitas dan hasrat untuk merubah kenyataan menindas tersebut.[12] Inilah makna dan hakekat praksis tersebut, yaitu:

Pendidikan termasuk wilayah muamalah duniawiyah. Maka menjadi tugas manusia untuk memikirkannya terus menerus sirama dengan perubahan zaman. Prinsip-prinsip pendidikan Islam telah telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW, dan telah terlihat hasilnya karena beliau mampu mengkomunikasikan Islam agama fitrah dengan fitrah manusia.[13] Islam sebagai sistem  nilai dalam perjalannya harus mampu menjadi sumber daripada kebenaran itu sendiri. Poros ilmu, iman dan amal adalah tonggak fitrawi yang secara sadar ataupun tidak adadalam diri manusia.

Penindasan, ketidakadilan atau apapun nama dan apapun alasannya, adalah tidak manusiawi. Semua hal itu adalah sesuatu yang menafikan harkat kemanusiaan (dehumanisasi).[14] Sebuah akar pemikiran pendidikan yang bercorak Islam sudah seharusnya memiliki keberpihakan sebagai eujud transformasi paradigmatik dalam tataran sosial. Implementasi dari model berfikir seperti inilah yang disebut sebagai kesesuaian antara pola pikir dan pola laku. Ada suatu hal yang perannya tidak kecil sulit dalam membuat filosofi sulit dibincangkan, yakni kenyataan bahwa secara tradisional telah didekati dalam sedikitnya tiga cara mendasar:[15]

1)      Sebagai sebuah proses aktif ‘berfilosofi pendidikan’ (educational philosophizing), menggunakan analisis problema atau pendekatan analitis

2)      Sebagai sebuah pendekatan sistem  formal dimana sistem -sistem mendasar dalam filosofi, misalnya realisme dan idealisme diterapkan ke dalam pendidikan

3)      Dibalik kedok filosofi-filosofi pendidikan yang kurang lebih mengandung warna kedirian (keyakinan-keyakinan, prakiraan-prakiraan pribadi) orang yang berfilosofi itu.

  1. C. Pendidikan Islam serta Relevansinya dalam Penciptaan Peradaban Indonesia.

Membincang persoalan pendidikan Islam, pada dasarnya kita sudah terlanjur masuk dalam ranah konstruksi stigma pendidikan yang melekat dengan sebuah institusi keagamaan. Legitimasi dari supermasi institusi inilah yang kemudian menjadi sebuah kekuatan yang bersifat “mendua”, diatu sisi memeiliki kekuatan secara sistemik dan disis lain memiliki kekuatan doktriner. Sebuah keeniscayaan pengetahuan secara absolute sebenarnya membelenggu, kaerna terarah pada sebuah dinamika yang monoton semisal pembatasan masa belajar di perguruan tinggi. Pendidikan Islam harus mampu menampilkan sebuah eksperimentasi sains tidak hanya dalam kerangka wacana. Namun memiliki konfigurasi yang jelas dan sistematis.

Sebagai unsur dalam studi klasik pemikiran keislaman. Ilmu Kalam menempati posisi yang cukup terhormat dalam tradisi keilmuan kaum Muslim. Initerbukti dari jenis-jenis penyebutan lain ilmu itu, yaitu sebutan sebagai ilmu ‘Aqâ’id (Ilmu Akidah-akidah,yakni Simpul-simpul [Kepercayaan]), Ilmu Tawhỉd (Ilmu tentang Kemaha-Esaan [Tuhan]), dan Ilmu Ushûl al-Dỉn (Ushuluddin, yakni Ilmu pokok –pokok Agama). Di negeri kita,terutama seperti yang terdapat dalam sistem  pengajaran madrasah dan pesantren, kajian tentang Ilmu Kalam merupakan suatu kegiatan yang tidak mungkin ditinggalkan. Ditunjukkan oleh namanya sendiri dalam sebutan-sebutan lain tersebut diatas, Ilmu Kalam menjadi tumpuan pemahaman tentang sendi-sendi paling pokok dalam ajaran agama Islam, yaitu simpul-simpul kepercayaan, masalah Kemaha-Esaan Tuhan, dan pokok-pokok ajaran agama. Karena itu, tujuan pengajaran Ilmu Kalam di madrasah dan pesantren ialah untuk menanamkan paham keagamaan yang benar. Maka dari itu pendekatannya pun bisaanya doktrin, seringkali juga dogmatis.[16]

Orientasi sebuah pendidikan adalah pilar utama sebauh peradaban, aspek inilah yang seringkali secara akses begitu sulit dijangkau oleh sebagain besar masyarakat Indonesia. Dampak ini secara integral begitu kental terasa dimana sebuah tatanan masyarakat akan semakin kesulitan menentukan arah daripada sebuah pranata sosialnya. Maka wajar jikalau peradaban yang dicita-citakan semakin menjadi mimpi yang tak dapat ditemui di dunia  empirik. Corak pendidikan kita disadari atau tidak telah memasuki babak baru dimana dari tahun ketahun baiaya pendidikan semakin meningkat. Dan konstruksi ini telah menjadi sebuah budaya baru dimana pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang mahal. Efek domino dari proses itu adalah keterbelakangan begitu derasnya merambah sebagian besar masyarakat Indonesia. Bisa diperkirakan bahwa potret demikian itu akan menghambat peradaban itu sendiri.

Munculnya banyak kekerasan dan kerusuhan di Indonesia beberapa tahun terakhir yang melibatkan sentiment keagamaan patut mengundang gugatan terhadap ketidak berdayaan pendidikan agama itu sendiri. Apa yang salah dengan sistem  pendidikan agama di Indonesia selama ini? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu membedakan “pendidikan” dan “pengajaran”. Pendidikan lebih dari sekedar pengajaran. Pengajaran dapat dikatakan sebagai proses transfer ilmu belaka, bukan transformasi nilai-nilai kepada anak didik dan pembentukan kepribadiannya dengan segala aspek yang dicakupnya. Pengajaran lebih berorientasi pada pembentukan “tukang-tukang” atau spesialis yang terkurung dalam ruang spesialisasinya yang sempit, yang karena itu, perhatian dan minatnya lebih bersifat teknis.[17]

Azyumardi azra, seorang pemikir Muslim Indonesia dewasa ini, menegaskan bahwa perbedaan antara pendidikan dan pengajaran terletak pada penekanan pendidikan terhadap pembentukan kesadaran dan kepribadian anak didik disamping transfer ilmu dan keahlian. Dengan proses semacam ini, suatu bangsa atau Negara dapat mewariskan nilai-nilai keagamaan, kebudayaan, pemikiran, dan keahlian kepada generasi mudanya, sehingga mereka betul-betul siap menyongsong kehidupan.[18] Dengan demikian pendidikan mengandung arti yang tidak hanya berupaya mencerdaskan anak bangsa, namun bertanggung jawab pada penciptaan sebuah peradaban. Pendidikan dengan segala bentuk pengetahuannya mampu menggerakkan dan mencerahkan seluruh elemen dari masyarakatnya. Untuk menopang cita-cita besar tersebut peran kaum intelektual muda Islam sebagai pioneer daripada perubahan merupakan sebuah keharusan untuk melakukan sebua revolusi pemikiran dalam konteks pendidikan Islam. Sehingga mampu bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang dirhidhoi oleh Allah SWT.

BAB III

IKHTIAR (KEMERDEKAAN MANUSIA) MENUJU IDEOLOGI PENDIDIKAN ISLAM

Islam sebagai agama lahir bersamaan dengan hadirnya manusia pertama, Nabi Adam a.s. Saat itu pula pendidikan Islam dimulai oleh Allah yang mendidik dan membimbing manusia pertama yaitu Adam sebagai subyek didik, dengan mengajarkan ilmu pengetahuan (nama-nama benda) (Q.S. al-Baqarah: 31), yang tidak diajarkan kepada makhluk lain termasuk kepada malaikat sekalipun. Selain itu Allah juga membikan bimbingan “norma kehidupan” untuk memelihara harkat dan martabat manusia (larangan mendekati pohon terlarang) (Q.S. al-Baqarah 35).

Pemaknaan kita terhadap Islam itu sendiri haruslah menyeluruh dan tidak parsial, sehingga nilai-nilai kebenaran yang terkandung didalamnya mampu kita fahami secara seksama. Islam sebagai sumber kebenaran adalah manifestasi dari kebenaran itu sendiri, sehingga kita tidak sedang memposisikan Islam itu sendiri sebagai bangunan Ideologi, namun hasil penalaran kritis terhadap sumber kebenaran itulah yang menjadi Ideologi. Hasil penalaran dari sekian banyak ikhtiar yang dilakukan merupakan sebuah upaya untuk menemukan corak Ideologi dari pendidikan Islam itu sendiri.

Istilah ideologi paling sering dihubungkan dengan dua pemikir besar; Karl Marx dan Karl Mannheim. Bagi Marx, ideologi-ideologi politik pun tak pelak lagi sebagian merupakan pembenaran bagi materi yang ada atau organisasi ekonomi masyarakat. Sementara konsep Mannheim tentang sebuah ideologi total (sebagai lawan dari konsepnya tentang sebuah ideologi tertentu) pada intinya sama dengan Marx, dan dalam bukunya Ideologi dan Utopia (Ideologi dan Khayal) ia minta perhatian terhadap kenyataan bahwa ideologi paling bisa dipahami dalam proses kesejarahan yang terbuka.[19]

  1. A. Gerakan Pengetahuan Sebagai Basis Perubahan

Sebuah diskursus yang dibangun dibawah nalar kritis senantiasa digawangi oleh kelompok muda progresif yang memiliki orientasi pada transformasi, bisa berupa gagasan maupun tindakan. Bahasa “gerakan pengetahuan” adalah sebuah gagasan yang tidak hanya memiliki etos perubahan namun penguatan ilmu pengetahuan pada basic demand masyarakatnya. Sebuah pengetahuan yang “menggerakkan” sehingga mampu membongkar bangunan kesadaran masyarakat yang terlanjur mapan oleh produk sains berupa materialisasi produk-produk yang menjadi kebutuhan primer masyarakat itu sendiri.

Dalam kehidupan masyarakat kontemporer arus westernisasi disatu sisi merupakan sebuah keharusan, dikarenakan corak berfikir yang juga harus modern. Asumsi ini menjadi sebuah tantangan yang seharusnya dijawab oleh genrasi muda intelektual Muslim. Pada dimensi keagamaan dominasi normatif selalu menjadi alur problematic dalam menentukan sikap penjabaran sebuah masalah. Persoalan kemiskinan semisal dijawab dengan “sabar”, konotasi ini kemudian tidak ditopang oleh sebuah usaha yang progresif-revolusioner. Konsepsi normatif seharusnya dihadapkan pada konteks yang secara ril dihadapai oleh masyarakat itu sendiri.

Ketika konsep pendidikan Islam tidak dihadapkan pada persoalan-persoalan empiris-sosiologis dan hanya bergulat pada persoalan normatif maka pendidikan Islam bisa terjebak pada ideologi positivisme yang cenderung menafikan arti penting kritik atas realitas sosial. Dibawah kekuasaan positivisme, pendidikan Islam bisa berhenti aktivitasnya dalam mengonstruksi language of criticue (Giroux, 1993), yaitu sebagai media kritik terhadap realitas sosial. Jika ini terjadi, pendidikan Islam disangsikan punya peran yang signifikan dalam membentuk kehidupan public, politik, dan kultural serta melegitimasi bentuk-bentuk tertentu kehidupan sosial.[21]

Pada prisnsipnya sebuah ideologi pendidikan Islam adalah dasar bagi segala aktifitas baik berupa kurikulum dan kebijakan pendidikan itu sendiri. Khasanah keilmuan akan terlihat coraknya jikalau dia memiliki bangunan ideologi yang termanifestasikan dalam gerak proses di dunia pendidikan formal. Akumulasi gagasan dari prosesi itulah yang kita sebut sebagai gerakan pengetahuan, bukan menjadikan semua disiplin ilmu menjadi sebuah mazhab baru atau cabang ilmu pengetahuan baru. Namun lebih pada pengayaan etos disiplin ilmu pengetahuan yang digeluti oleh masing-masing kita.


Fazlur Rahman mengingatkan umat Islam agar mewaspadai akibat dari fragmentasi ilmu pengetahuan. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa fragmentasi ilmu pengetahuan telah mengakibatkan manusia menjadi robot, yakni makhluk menkanis dan pribadi terpecah-pecah (split personaliry). Rahman berusaha mengembalikan manusia pada pribadi yang sebenarnya, yaitu kepribadian yang utuh (integrated personality). Sampai disini dapat disimpulkan bahwa karakteristik pengetahuan menurut Fazlur Rahman ada tiga, yaitu (1)Pengetahuan diperoleh melalui observasi dan ekperimen (2) Pengetahuan selalu berkembang dan bersifat dinamis,dan  (3) Pengetahuan merupakan kesatuan organic. Ketiga karakteristik pengetahuan menurut rahman itu, secara sederhana, dapat diskemakan sebagai berikut.[22]

Serangkaian kerangka diatas dapatlah menjadi sebuah pijakan awal kita dalam menentukan corak ideologi yang akan kita gunakan dalam aktifitas keilmuan. Dengan menjadikan Islam sebagai sumber nilai atau sumber kebenaran maka jelaslah begitu kaya dan luasnya khasanah keislaman yang masih bisa dicapai oleh umat Islam dan genrasi mudanya untuk menjawab tantangan zamannya. Perubahan adalah sebuah keharusan dari hasil kontekstualisasi daripada keilmuan yang diperoleh darimanapun, keniscayaan perubahan itulah menjadi sebuah fase perjuangan yang dilakukan secara terus menerus, salah satu ruang yang bisa digunakan untuk mengekspresikan ikhtiar itu adalah sebuah wadah yang tadi kita bahasakan sebagai “gerakan pengetahuan”.

  1. B. Fitah Manusia dan Kecendrungannya Kepada Kebenaran (Hanief) dalam Membangun Peradaban.
    1. 1. Pengertian-Pengertian Dasar Tentang Kemanusiaan

Sesuatu yang membuat manusia menjadi manusia bukan hanya beberapa sifat atau kegiatan yang ada padanya, melainkan suatu keseluruhan susunan sebagai sifat-sifat dan kegiatan-kegiatan yang khusus dimiliki manusia saja yaitu; Fitrah. Fitrah membuat manusia berkeinginan suci dan secara kodrati cenderung kepada kebenaran (hanief) (Q.S. ar-Rum ; 30). Hati nurani adalah pemancar keinginan kepada kebaikan, kesucian dan kebenaran. Tujuan hidup manusia ialah kebenaran yang Mutlak atau yang Terakhir, Yaitu Tuhan yang Maha Esa (Q.S. adz-Dzariyat ; 56). Fitrah merupakan bentuk keseluruhan tentang diri manusia yang secara asasi dan prinsipil membedakannya dari makhluk-makhluk yang lain. Dengan memenuhi hati nurani, seorang berada dalam fitrahnya dan menjadi manusia sejati.[23]

Telah dijelaskan diatas bahwa fungsi manusia secara fitrawi adalah selalu cinta akan kebenaran. Bentuk kecintaan itulah secara ekplisit senantiasa mewarnai dan membingkai setiap ruang gerak manusia sejati dalam berkehidupan dengan masyaraktnya yang plural dan harus menjadi sebuah gejala masyarakat intelektual muslim yang meng-Indonesia. Tindakan yang senantiasa progresif diengan tidak hanya menyandarkan diri pada postulat-postulat nilai namun mencoba melakukan kontekstualisasi dalam penciptaan sebuah peradaban yang menyatukan kaum intelektual dengan masyarakat tidak hanya “Negara”. Asumsi Negara yang kami maksud adalah sebuah pencapaian ruang kekuasaan melalui politik an sich belaka. Sudah saatnya genarasi menjadi pembaharu dengan kekuatan pengetahuannya.

Seseorang layak memiliki sesuatu atau suatu kondisi ketika kepemilikannya berjalan harmonis dengan kebaikan tertinggi. Kita dapat dengan mudah melihat bagaimana semua kelayakan ini menjadi persoalan tindakan moral, karena ini menjelaskan kondisi segala hal (yang menjadi bagian dari kondisi seseorang) didalam konsep kebaikan tertinggi, yaitu partisipasi di dalam kebahagiaan. Dari sini disimpulkan bahwa orang tidak boleh memandang moral itu sendiri sebagai doktrin kebahagiaan, yaitu sebagai satu instruksi tentang bagaimana memperoleh kebahagiaan. Moral hanya berkaitan dengan rasional (conditio sine qua non). Kebahagiaan dan tidak terkait dengan sarana untuk mencapainya. Namun ketika moral (yang hanya memaksakan kewajiban dan tidak menyediakan aturan bagi harapan-harapan egois) sepenuhnya dijelaskan, dan suatu harapan moral telah dimunculkan untuk mencapai kebaikan tertinggi (membawa Kerajaan Tuhan kepada kita), yang merupakan satu harapan yang didasarkan atas hukum dan sesuatu yang tidak memberi tempat kepada pikiran egois, dan ketika demi harapan ini langkah menuju agama telah dilakukan – maka etika yang dapat disebut sebagai doktrin kebahagiaan, karena harapan akan terciptanya hal ini mula-mula muncul dari dalam agama.[24]

Akal budi manusia secara praktis akan selalu bersandar pada realitas dimana dia berada, hasil objektifikasinya bersamaan dengan nilai-nilai normatif yang diyakininyalah akan memberikan konfirmasi terhadap realitas. Pola yang sinergis antara tingkah laku dan fikiran akan membawa kita pada proses penalaran dari teks normatif ke konteks objektif. Melalui agama manusia akan mencapai puncak kebaikan tertinggi yang secara fitrawi telah tergariskan melalui postulat-postulat agama yang diyakini. Atas dasar kepercayaan terhadap pencipta alam semesta manusia mampu menjabaekan sekian banyak hal yang ada di alam raya ini.

Seorang manusia sejati (insan kamil) ialah yang kegiatan mental dan psikisnya merupakan suatu keseluruhan. Kerja jasmani dan kerja rohani bukanlah dua kenyataan yang terpisah. Malahan dia tidak mengenal perbedaan antara kerja dan kesenangan, kerja baginya adalah kesenggangan dan kesenangan ada dalam dan melalui kerja. Dia berkepribadian, merdeka, memiliki dirinya sendiri, menyatakan ke luar corak perorangannya dan mengembangkan kepribadian dan wataknya secara harmonis. Dia tidak mengenal perbedaan antara kehidupan individual dan kehidupan komunal, tidak membedakan antara perorangan dan sebagai anggota masyarakat, hak dan kewajiban serta kegiatan-kegiatan untuk dirinya adalah juga sekaligus untuk sesama umat manusia. Baginya tidak ada pembagian dua (dichotomy) antara kegiatan-kegiatan rohani dan jasmani, pribadi dan masyarakat, agama dan politik ataupun dunia akhirat. Kesemuanya dimanifestasikan dalam suatu kesatuan kerja yang tunggal pancaran niatnya, yaitu mencari kebaikan, keindahan dan kebenaran (al-Bayyinah: 5).[25]

  1. 2. Melalui Pendidikan Islam menuju Peradaban Madani

Dijelaskan diatas bahwa secara integral tidak seharusnya kita melakukan dikotomi antara kehidupan individual dan kehidupan komunal, atau dengan istilah lain bisa kita sebit dengan independensi etis dan independensi organisatoris. Melalui tingkah laku individu secara bersamaan juga harus mampu memberikan efek positif bagi kehidupan komunal. Inilah yang kita sebut sebagai aktualisasi daripada tauhid itu sendiri. Motif keebnaran haruslah bersandar pada relasi antara individu dan masyarakat sehingga untuk menopang peradaban bangunan kesadaran tidak hanya berangkat dari kaum intelektualnya saja namun bersinergis antara transformasi kepada masyarakat sebagai people power.

Mengutip apa yang disebutkan oleh Michel Foucault dalam bukunya Kegilaan dan Peradaban. Jika kegilaan menjadi kebenaran pengetahuan, ini disebabkan pengetahuan merupakan sesuatu yang absurd, dan meski mengalamatkan dirinya sendiri kepada buku-buku agung mengenai pengalaman, ia telah kehilangan jalannya dalam debu buku-buku dan debat-debat yang malas; proses belajar menjadi sebuah kegilaan melalui akses yang sama dari kekeliruan belajar.[26]

O vos dosiores, qui grandia nomina fertis, Respicite antiques patris, jurisque peritos. Non in candidulis pensebant dogmata libris, Arte ses ingénue sitibundum pectus albant.[27]

(Wahai kalian orang-orang terpelajar yang menyandang nama besar, Lihatlah kembali kepada bapa-bapa pendahulu yang belajar dalam hukum. Mereka tidak menimbang-nimbang dogma dalam cahaya buku-buku putih, Namun memuaskan kehausan hati mereka dengan kemampuan alaminya.)

Pendidikan pada dasarnya menjadikan manusia sebagai sebuah entitas yang mampu secara individu maupun komunal untuk memberikan manfaat kepada sesamanya. Proses pemanusiaan manusia adalah sebuah keniscayaan dalam dinamika ini, etos pendidikan Islam harus senantiasa menghadap pada pola relasi atau interaksi yang harmonis dan secara gamblang mampu menjadi sebuah efek daripada perubahan. Pola-pola pendidikan harus juga mengarah pada proses humanisasi seutuhnya sehingga hasil objektifikasi normatif yang dilakukan secara eksistensi mampu ditemuakan dalam dunia realita.

Manusia yang fana[28] di dunia ini membentuk suatu spesies yang didefinisikan dalam suatu difinisi spesies: binatang dan differentia (pembeda) spesifik yang rasional (keberakalan); jenisnya diambil dari bentuk fisik di alam materi, sedang differentia-nya diambil dari bentuk jiwa. Tapi jiwa-jiwa manusia, setelah pada awalnya sebua bermula dari satu spesies, akan menjadi berbeda dalam hakikat mereka, sesuai dengan modus keberadaan lain dan keadaan alami fundamental kedua.[29]

Kesesuaian ditas adalah fitrah yang secara implicit mencakup esensi manusia dalam mewujudkan eksistensinya dalam pergulatan empirik, jika dispesifikasi pada dunia pendidikan Islam, maka peran seorang individu sangat berarti bagi penciptaan sebuah peradaban. Kesadaran yang berangkat dari pengetahuan yang menggerakkan dan mampu memberikan sebuah transforasi pencerahan dalam tataran masyarakatnya. Pendidikan Islam, adalah sebuah wadah yang harus degerakkan melalui kekuatan pengetahuan kaum muda intelektual muslim yang progresif dan dinamis dalam menjawab tantangan zamannya. Konfigurasi dari penalaran panjang inilah yang secara sinergis dan kontiniuitas akan membentuk sebuah peradaban yang berangkat dari dunia pendidikan Islam sebagai khasanah atas segala kebutuhan ummat dan negaranya.

  1. C. Quo Vadis Pendidikan Islam; Mengisi Peradaban dengan Gerakan Pengetahuan

Gejolak dan geliat peradaban ketika telah mencapai masa kejayaannya perlu dituangkan sebuah gagasan-gasan yang menjadi tonggak aspiratif atas segala bentuk pengisian dan pegarahan masyarakat madani. Sebuah masnyarakat yang tentunya senantiasa menyandarkan kesadaran spiritualnya pada model transendensi Ilahiyah. Maka stigmatisasi yang awalnya selalu dihegemoni oelh dunia pendidikan formal yang secara sistemik menjadikan masyaraktnya sulit menjangkau akses untuk menikmati, mampu menjadi sebuah penciptaan taman-taman belajar yang betul-betul bermuara pada pola masyarakat kompetitif dan siap dengan persaingan disegala lini.

Pencapaian cita-cita ini adalah aspek yang secara proses memang cukup panjang dan pergulatan itu sebenarnya menjadi mata rantai kehidupan dan hukum alam yang senantiasa harus selalu diprakarsai oleh genrasi ke genrasi selanjutnya. Masyarakat dimana dominasi kelas sudah tidak menjadi tapal penghalang untuk berkreasi dan penghalang produktifitas, masyarakat yang tiada lagi ibu kesulitan mencarikan pendidikan yang bermutu namun relative mampu dijangkau oleh kalangan manapun. Sebuah cita-cita yang membetuhkan konsistensi dan komitmen yang sungguh-sungguh tidak sederhana. Kenyataan inilah yang menjadi tantangan dimana peradaban telah muncul dan menjelma menampakkan dirinya untuk menopang masyarakatnya.

Persoalan keadilan merupakan salah satu persoalan pokok yang disadari ummat manusia semenjak mereka mulai berfikir. Segera setelah umat manusia menginjak pola kehidupan bernegara (yang dimulai oleh bangsa Sumeria dilembah Mesopotamia sekitar lima ribu tahun yang lalu) masalah keadilan dalam pemerintahan banyak menyibukkan para pemikir, khususnya para pemimpin agama yang saat itu merupakan satu-satunya kelas literati dalam masyarakt. Para ahli sejarah mendapatkan bahwa cita-cita keadilan ummat manusia itu pertama kalinya secara hukum mewujud nyata dalam Hukum dan Kodeks Hamurabi (codec of hammurabi). Maka Babilonia merupakan negeri pertama kali mengenal sistem  kehidupan sosial berdasarkan hukum yang tema pokoknya ialah keadilan.[30]

Arah pendidikan Islam harus mengarah pada penciptaan tatanan yang senantiasa menyandarkan dirinya pada sebuah etos humanisasi transcendental yang tidak hanya berupaya membengun humanisasi transcendental yang tidak hanya berupaya membengun humanisasi transcendental yang tidak hanya berupaya membengun spiritualitas melalui ritual keagamaan belaka namun etos humanisasi yang mampu berarti bagi individu dan komunal masyarakat.

Pola pengisian peradaban yang tampak pada proses penciptaan masyarakat melalui gerakan pengetahuan yang digalakkan oleh kaum intelektual muda muslim adalah sebuah upaya yang tidak hanya berjalan berdasarkan pergulatan gagasan belaka, namun ada proses pendampingan yang secara spesifik menjadikan mahasiswa menyatu dengan ummat, sebagai bagian integral dirinya dengan ummat dan secara universal adalah masyarakat Indonesia tentunya. Karena sadar atau tidak dinamika yang seperti ini adalah sebuah gejala yang dapat membengun dan mengisi peradaban itu sendiri.

Pendidikan Islam harus diarahakan pada pola relasi antara manusia yang anti diskrimninasi. Pendidikan Inklusif adalah sebuah upaya untuk menopang cita-cita besar ini. Pendidikan Inklusif (inclusive education) belum banyak menjadi perhatian dalam diskursus pendidikan. Padahal di belahan bumi manapun selalu ada orang-orang yang ter-eksklusi dari pendidikan mainstream yang ada. Di Australia dan Kanada, suku aborigin, atau di Kanada disebut dengan the First Nation, punya sejarah yang kelam dan memalukan. Mereka dipaksa masuk kedalam sekolah orang kulit putih dalam rangka asimilasi, sehingga nanti ketika keluar sekolah mereka berpikir, bertindak dan berprilaku seperti orang kulit putih. Identitas bahasa, kultural , dan nilai-nilai mereka menjadi hilang. Hanya dimasa sekarangklah kesadaran akan pendidikan inklusif tumbuh.[31]

Inklusifitas pendidikan Islam adalah jawaban dari sekian banyak persoalan keummatan yang selama ini menjerat ummat yang tidak hanya secara sistemik namun juga akses untuk menikmati pendidikan itu sendiri. Semoga saja mampu menjawab persoalan yang ada.

BAB IV

KESIMPULAN DAN PENUTUP

Tan Malaka pernah berucap tentang hukum perang yang berbunyi: “Dengan kodrat terpusat, dengan tepat dan dengan sekonyong-konyong, kita pecahkan gelang rantai pertahanan musuh yang lemah, dengan maksud memecah-belahkan hubungan organisasinya, dan akhirnya menghancur leburkan musuh itu”.[32]

Sebuah ungkapan yang begitu berkobar dan menyala-nyala yang dicibirkan oleh sosok “pejuang tanpa tanda jasa” Tan Malaka. Adalah sebuah keniscayaan dalam bertindak dan bergerak selalu ada aral yang melintang kiranya inilah yang kita sebut sebagai musuh. Begitu juga bentuk nyata pendidikan Islam dalam pergulatan pemikirannya, senantiasa berdialektika dalam diskursus peradaban barat dan timur. Persoalan yang sangat mendasar adalah mampukah secara militansi dan segala kemampuan membendung hegemoni dalam dunia pendidikan?. Kenyataan diatas adalah sebuah refleksi panjang dari sekian banyak ketertinggalan dalam dunia pendidikan Islam kita.

Kekuatan pemikiran akan mencapai puncak kegemilangannya jikalau itu jua ditopang oleh semangat dan progresifitas yang tinggi untuk mejadi bagian dari kaum intelektual muda muslim yang revolusioner. Makna pendidikan sudah seharusnya tidak kita maknai hanya sebatas proses belajar-mengajar di lingkungan bangku sekolah saja. Stigma yang berkembang dalam nuansa seperti ini harus dibongkar dan didekonstruksi kembali, bahwa pendidikan adalah sebuah upaya secara esensial mengembalikan kodrat fitrawi kemanusiaan seseorang. Sebuah tatanan yang memang mampu berpartisipasi dalam penempatan masyarakat yang berpendidikan. Disinilah letak pendidikan Islam yang harus bersifat universal dan mampu diakses oleh siapapun.

Pemikiran pendidikan Islam menyatu dengan ummat atau menyatu dengan “Negara” adalah sebuah konotasi yang selama ini melekat dalam generasi yang juga digodok melalui pola pendidikan Islam. Kecendrungan kekuasaan yang berlebihan pada out put pendidikan akan berakibat pada pola konsentrasi politik yang dimaknai hanya sebatas seni perebutan kekuasaan, bukan menjadikan ruang politik menjadi sebuah wadah transformasi social oleh kaum muda intelektual muslim sejati.

Alur konstruksi berfikir akan selalu melekat pada ruang dan waktu dimana ia berada, sehingga harus ada keberpihakan yang jelas dalam demarkasi yang begitu pelik ini, keberpihakan yang begitu hakiki pada kaum mustadafin. Disinilah pentingnya gerakan pengetahuan dijadikan sebagai basis perubahan dalam sekian dimensi kehidupan masyarakat modern yang sangat dekat dengan arus produksi informasi yang menggejala disegala lini.

Dunia pendidikan Islam adalah tonggak dasar dimana basic demand masyarakat mampu terejawantah dalam aktifitas belajar dan mengabdi kepada masyarakat. Tonggak utama pilar ini merupakan bagian yang cukup mendasar dalam meonpang dan merealisasikan pemikiran dalam dunia pendidikan Islam yang humanis dan universal. Praktek pendidikan Islam juga seharusnya merasuk dalam dimensi aspek kehidupan masyarakat. Sehingga proses perubahan itu menjadi sesuatu yang akan digerakkan oleh masyarakat itu sendiri dalam dinamika diskursus dari wacana menuju gerakan.

Segalah musuh harus dihadapi dengan kekuatan intelektual dan eksistensi sebuah pendidikan Islam menjadi arus gerak people power secara bersamaan dan saling mengisi untuk menjawab tantangan zaman. Sehingga cita-cita terwujudnya masyarakat adil makmur yang dirhidhoi oleh Allah SWT dapat tercapai dalam kehidupan yang nyata.

Demikianlah segelumit gagasan-gagasan ini kami, semoga mampu memberikan sebuah hal yang berarti untuk bersama-sama membangkitkan kembalai kejayaan peradaban Islam melalui pendidikan Islam. Sebuah masa keemasan yang dicita-citakan oleh siapapun yang menyandang predikat muslim. Masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan karya ilmiah ini, untuk itu kami sangat membuka ruang dialog untuk kembali bersama-sama berdiskusi dan membuka ruang belajar bersama

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan bagi semua pihak yang telah membantu dan mendukung proses pembuatan karya ilmiah ini. Dan kepada almamater tercinta sebagai ruang belajar dan menimba ilmu, semoga ke depan banyak hal yang bisa dilakukan dalam menjawab persoalan keummatan. Tidak hanya sibuk dengan kemapanan dan kemegahan gedung sehingga integrasi keilmuan hanya mampu kita temui melalui jembatan penghubung antar fakultas. Sudah saatnya UIN Sunan Kalijaga dan Fakultas Tarbiyah khususnya memberaniklan diri untuk terbuka dan mampu diakses oleh semua elemen dengan kekuatan yang berangkat dari potensi yang ada dalam dirinya.

Buat Himpunan tercinta, semoga lebih progresif dan militan dalam membangun sebuah otokritik demi kemaslahatan bersama dan mampu menjadi pioneer digarda depan perubahan. Peran dan fungsi mahasiswa adalah pencipta sebuah perubahan dan penyambung estafeta perjuangan bangsa dari generasi ke generasi, sehingga corak pendidikan Islam mampu menemukan karakter dan kewibawaannya melalui kualitas yang dimiliki serta potensi yang ada padanya. Yakin usaha sampai. Wallahu a’lam bissawab.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, M. Amin. (2006). Islamic Studies di Perguruan Tinggi; Pendekatan Integratif-Interkonektif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Achmadi. (2008). Ideologi Pendidikan Islam; Paradigma Humanisme Teosentris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Azhari, Kautsar dalam Th. Sumartana, dkk. (2005). Pluralisme, Konflik, dan Pendidikan Agama di Indonesia. Yogyakarta: Institut DIAN/Interfidei.

F. O’Neill, William. (2001). Ideology-Ideologi Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Freire, Paolo. (2007). Politik Pendidikan; Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebasan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Foucault, Michel. (2002). Kegilaan dan Peradaban, Madness and Civilization. yogyakarta: Ikon Teralitera.

Hanafi, Hasan. (2004). Islamologi 1: Dari Teologi Statis ke Anarkis. Diterjemakan dari buku “Dirasat Islamiyah, BAB I dan BAB II”: Yogyakarta: LKiS.

Kant, Immanuel. (2005). Kritik atas Akal Budi Praktis. Judul asli “Critique of Practical Reason”. The Liberal Arts Press, New York 1965. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Madjid, Nurcholish. (2000). Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemoderenan. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina.

Malaka, Tan. (2000). Gerpolek: Gerilya – Politik – Ekonomi. Jakarta: Djambatan.

Nuryatno, M. Agus. (2008). Mazhab Pendidikan Kritis: Menyingkap Relasi Pengetahuan Politik dan Kekuasaan. Yogyakarta: Resist Book.

Raharjo, Toto. et, al., (eds). (2005). Pendidikan Popular: Membangun Kesadaran Kritis. Masour Fakih, Roem Topatimasang, Toto Raharjo/Penyunting – Russ Dilts/Kontributor. Yogyakarta: INSIST Press.

Shadra, Mulla. (2001). Kearifan Puncak (Hikmal al-Arsyiah). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sutrisno. (2006). Fazlur Rahman; Kajian terhadap Metode, Epistemologi dan Sistem Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wahib, Ahmad. (1995). Catatan harian, Pergolakan Pemikiran Islam. Jakarta: Pustaka LP3ES Indoneisa.


[1] Mahasiswa Fakalutas Tarbiyah Jurusan Kependidikan Islam, sem IV. Ketua Umum HMI KORKOM UIN Priode 2008-2009

[2] Hasan Hanafi, ISLAMOLOGI I, dari Teologi Statis ke Anarkis diterjemahkan dari buku; Dirasat al-Islamiyyah, hak terjemahan Indonesia ada pada LKiS. Hal, 8.

[3] M. Amin Abdullah, Islamic Studies di Perguruan Tinggi. Pendekatan Integratif_interkonektif. Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2006. Hal 8

[4] Catatan Harian Ahmad Wahib, Pergolakan Pemikiran Islam, LP3ES. Hal, 109. disebutkan juga “Semua jalan yang bisa menyampaikan manusia pada pengenalan rahmat Allah dan kedewasaan jiwa bias ditempuh. Keinginan diluar target ini tidak boleh terjadi pada lembaga Islam. Dengan demikian tidak ada lagi organisasi Islamseperti sekarang. Yang ada ialah lembaga-lembaga Islam yang melakukan public service. Karena missi kerohanian yang dibawa setiap lembaga, maka gambaran lembaga-lembaga Islam itu tidak lagi sebagai badan perjuangan, melainkan berkedudukan sebagai suatu “masyarakat rohani” dengan pengurus-pengurusnya sebagai penyelenggara atau mungkin subject service dari masyarakat yang memerlukannya sebagai object service.

[5] Undang-Undang No. 20 tahun 2003 Tentang Sisdiknas Dan Penjelasannya, (Yogyakarta: Absolut 2003), hlm. 9.

[6] H Abu Tauhid, Beberapa Asfek Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Sekretariat Ketua Jurusan Fak. Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga, tt), hlm. 12.

[7] Zamroni, “Sosok Ideal Pendidikan Tinggi Islam” dalam Pendidikan Islam dalam Peradaban Industrial, penyunting Muslih Usa dan Aden Wijdan SZ., Aditya Media, Yogyakarta, 1997, hlm 28-31.

[8] Meredith B. M. Guire, Religion The Social Centerest, (Belmount, California : Wadsmorth Publishing Company, 1981), hlm 11

[9] Ibid., hlm. 149-150

[10] Berbeda dengan humanisme pendidikan yang didasarkan pada filsafat pendidikan progresivisme (Jhon Dewey) yang kemudian melahirkan teori pengembangan SDM, paradigma humanisme teosentris juga mengakses rasionalitas, kebebasan dan kesamaan (sebagaimana pandangan progresivisme), akan tetapi dalam bingkai nilai-nilai transcendental, yang ujung-ujungnya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Didalam konteks ideology pendidikan Islam, posisi paradigma humanisme dan teosentrisme ibarat pendulum. Apabila kecendrungan beratnya ke humanisme maka akan menampilkan dinamika pendidikan Islam yang liberal, sebaliknya bila kecendrungan beratnya ke teosentrisme maka akan menjadi pendidikan Islam yang konsevatif. Dalam terminology ilmu Kalam aliran Qadariyah cenderung ke humanisme, sedangkan aliran Jabariyah cenderung ke teosentrisme. Dalam sejarah peradaban Islam,golongan Mu’tazilah yang mengikuti faham Qadariyah berhasil mengembangkan pendidikan liberal yang membawa kemajuan peradaban Islam. Paham jabariyah yang berkembang pesat pada masa kemunduruan peradaban Islam cenderung ke teosentrisme yang disimbolkan dengan pesatnya pendidikan keagamaan dengan pendekatan fikh dan mistis. Posisi pendulum yang seimbang antara arah humanisme dan teosentrisme merupakan pendidikan Islam yang ideal, yang secara normative akan menghasilkan manusia yang seimbang antara fakir dan dzikir serta amal shalih. (Prof. Dr. Achmadi, “IDEOLOGI PENDIDIKAN ISLAM, Paradigma Humanisme Teosentrisme”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, cet ke II 2008), hlm 4-5.

[11] M. Amin Abdullah, Islamic Studies di Perguruan Tinggi. Pendekatan Integratif_interkonektif. Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2006. Hal 68.

[12] Paulo Freire, Politik Pendidikan; Kebudayaan dan Pembebasan. Pustaka Pelajar, Yogyakarta Cet Ke VI, 2007. hal xiii.

[13] Prof. Dr. Achmadi, Ideologi Pendidikan Islam, Paradigma Humanisme Teosentrisme. Pustaka Pelajar, Yogyakarta Cet II. hal 18-19.

[14] Mansour Fakih, Roem Topatimasang, Toto Rahardjo. Pendidikan Popular: Membangun Kesadaran Kritis. Kontributor INSIST Press, Januari 2005. Yogyakarta, hal 8. Dehumanisasi bersifat mendua, dalam pengertian terjadi atas diri mayoritas kaum tertindas dan juga atas diri minoritas kaum penindas. Keduanya menyalahi kodrat manusia sejati. Mayoritas kaum tertindas menjadi tidak manusiawi karena hak-hak asasi mereka dinistakan, karena mereka dibuat tak berdaya dan dibenamkan kedalam “kebudayaan bisu” (submerged in the culture of sielence). Sedangkan kaum minoritas penindas menjadi tidak manusiawi karena telah mendustai hakekat keberadaan dan hati nurani sendiri dengan memaksakan penindasan bagi manusia sesamanya.

[15] William F. O’neill, Ideologi-Ideologi Pendidikan, Pustaka Pelajar. Yogyakarta hal. 12

[16] Nurcholish Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemoderenan. Yayasan Wakaf Paramadina. Jakarta, 1992. hal 202

[17] Kautsar Azhari Noer dalam Th Sumartana dkk, Pluralisme,Konflik, dan Pendidikan Agama di Indonesia. Diterbitkan oleh Institut DIAN/Interfidei. Yogyakarta, 2005. hal 225

[18] Azyumardi Azra, Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru (Jakarta: Logos 1999), hal. 4.

[19] William F. O’neill, Ideologi-Ideologi Pendidikan, Pustaka Pelajar. Yogyakarta hal. 31

[20] Ibid hal. 44

[21] M. Agus Nuryatno. Mazhab Pendidikan Kritis; Meyingkap Relasi Pengetahuan Politik dan Kekuasaan. Resist  Book, Yogyakarta 2008. hal 95-96

[22] Dr. Sutrisno, M. Ag. Fazlur Rahman; Kajian terhadap Metode, Epistemologi dan Sistem Pendidikan. Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2006. hal 102-103

[23] Nilai-Nilai Dasar Perjuangan Himpunan Mahasiswa Islam.

[24] Immanuel Kant, Kritik atas Akal Budi Praktis. Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2005. hal 213-214.

[25] Nilai-Nilai Dasar Perjuangan Himpunan Mahasiswa Islam.

[26] Michel Foucault, Kegilaan dan Peradaban; Madness and Civilization. Ikon Teralitera, Yogyakarta 2002. hal 27. Desebutkan juga, berdasarkan tema yang telah lama dikenal menjadi sindiran masyarakat, kegilaan disini terlihat sebagai hukuman yang menggembirakan dari pengetahuan dengan praduga-praduganya yang tidak peduli.

[27] Sebastian Brant, Stultifera Navis, terjemahan dari bahasa Latin pada tahun 1497, baris Ke 11.

[28] Disnini dan dalam banyak tempat lainnya, Mulla Shadra menggunakan istilah bahasa arab basyar (“manusia yang akan mati” atau “yang pasti mati”) untuk merujuk pada fisik manusia atau aspek hewani, pada bentuk fisik particular spesies manusia dan kapasitas-kapasitas yang manusia punyai yang umum terdapat pada hewan-hewan lainnya. Sebaliknya, istilah insane (dan bentuk kata sifatnya) digunakan untuk merujuk pada dimensi neotik, dimensi universal wujud manusia yang direalisasikan sepenuhnya hanya dalam “Manusia Sempurna” (al-nsan al-kamil).

[29] Mulla Shadra, Kearifan Puncak. Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2001. hal 192.

[30] Nurcholish Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemoderenan. Yayasan Wakaf Paramadina. Jakarta, 1992. hal 508. Kodeks Hamurabi itu berbunyi demikian: “Ketika Anu yang mulia, Raja dari Annuaki dan Enlil, Tuhan langit dan bumi penentu nasib negeri yang ditentukan untuk marduk, putera pertama Enki yang menguasai seluruh ummat manusia. Kemudia Anu dan Enlil menunjuk aku, Hammurabi…. Untuk membuat Keadilan berkuasan di negeri … untuk menghancurkan yang berdisa dan zalim, Agar yang kuat tidak menindas yang lemah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat”.

[31] M. Agus Nuryatno. Mazhab Pendidikan Kritis; Meyingkap Relasi Pengetahuan Politik dan Kekuasaan. Resist  Book, Yogyakarta 2008. hal 75. Pendidikan inklusif pada dasarnya sangat politis dan ideologis. Sebab ini ada kaitannya dengan komitmen terhadap keadilan, yaitu bagaimana anak-anak selama ini tereksklusi bisa diakomodasi dalam pendidikan Mainstrea. Salah satu kelompok yang tereksklusi selama ini adalah kaum difabel.

[32] Tan Malaka, Gerpolek: Gerilya-Politik-Ekonomi, Djambatan Jakarta 2000. hal 37

INTELEKTUAL POLITIK ATAU POLITIK INTELEKTUAL; BACK TO CAMPUS SEBAGAI WAHANA “PEWARNAAN” STUDENT GOVERNMENT

November 22, 2009

Oleh: Taufiq Saifuddin

 

Membincang tentang kedaulatan mahasiswa maka hal pertama yang kita obrolkan adalah keterlibatan structural yang secara hirarki memiliki power yang strategis. Asumsi ini sudah terlajur ter-internalisasi dalam konstruksi berfikir kita, terkadang hal bersifat subtansial terlupakan oleh nalar politik yang berorientasi pada “seni” konstelasi politik  perebutan kekuasaan. Hal pertama yang mungkin kita refleksikan adalah, apakah pewarnaan terhadap laju intelektualitas di tingkatan kampus hanya dapat kita warnai melalui parlemen kemahasiswaan? Lantas sejauh mana keterlibatan seluruh masyarakat yang kita usung untuk merebut kekuasaan?

Selama ini kira masih berada dalam tataran kultur polarisasi kampus dalam taraf on going process. Sebuah kultur dimana segala rutinitasnya harus di orientasikan pada proses belajar. Dinamika ini jika dikampanyekan dengan massif akan menjadi sebuah fase perjuangan politik yang sedikit banyak bisa melibatkan mahasiswa pada umumnya. Kurang tepat jikalau proses aktifitas politik yang dalam kontestasi PEMILWA semisal kita terjebak pada persoalan “menang” atau “kalah”. Persoalan menang dan kalah tadi akan terbukti jika itu disandarkan pada usaha maksimalisasi kekuatan yang kita lakukan sebagai proses belajar. Tidak hanya di dominasi oleh segelintir orang saja yang terkumpul dalam elit politik saja.

Ada beberapa pergulatan yang selama ini sering kita lalaui dan membuat kita a priori melihatnya. Pertama, dengan lantang kita meneriakkan tegakkan hukum, namun dengan sengaja aturan main dalam organisasi yang kita gleuti kita langgar. Aspek ini terkadang terlihat kecil namun memiliki efek yang cukup besar dalam pembentukan karakteristik kita dalam pergulatan intelektual di tingkat kampus. Kedua, pemaknaan pada etos demokratisasi kampus terkadang hanya membuat kita berkonsentrasi pada kontestasi PEMILWA saja, sehingga dalam pergulatan itu musuh politik yang menjadi rival kita pasca PEMILWA kemudia melahirkan konflik horizontal atara gerakan mahasiswa. Dan ketiga, terjadinya transaksi politik pra-PEMILWA yang meniscayakan adanya konpensasi kekuasan, terkadang berakibat pada kroposnya struktur pembentukan cabinet dikarenakan minimnya struktur dan banyaknya orang yang akan mengisi.

Kalau dianalisis lebih jauh ikhtiar untuk melakuakan satu sistemasi gerakan pengetahuan melalui back to campus adalah asumsi dari akumulasi gagasan yang selama ini tidak kita dapatkan di kampus. Maka dari itu penciptaan ruang belajar alternative adalah sebuah upaya untuk mewujudkan demokratisasi kampus. Alur normatifisme-historis yang selama ini mewarnai paradigm di hampir semua perguruan tinggi Islam khusunya, telah mengarahkan out put dari perguruan tinggi tersebut pada ruang eksklusifisme-pragmatis. Pola belajar-mengajar sudah seharunya kita arahkan pada proses belajar bersama sehingga peserta didik tidak menjadi pasif dan terbatas oleh doktrinasi ceramah yang dilakukan oleh seorang pendidik.

Ruang belajar alternative inilah yang akan menopang upaya transformasi dari gagasan-gagasan yang tidak sempat diakomodasi oleh kampus, tidak hanya sebatas rajin kuliah untuk back to campus. Khasanah diskursus intelektualkita terkadang dibenturkan oleh kebijakan yangdikeluarkan oleh kampus. Maka dari itu aktifitas politik yang dilakukan dalam kontestasipemilwa juga harus menopang sekiang banyak kepentingan dari berbagai elemen. Manifestasi dari itulah yang kita sebut sebagai demokrasi. Konfigurasinya adalah penguatan ilmu pengetahuan melalui kegiatan yang bersifat ke-ilmuan. Sebab jikalu tidak maka siapapun yang menang dalam kontestasi pemilwa, maka dia akan menjadi “penguasa” namun tidak memiliki “kekuasaan”.

Perlu di sadari bahwa harus ada media yang berkonsentrasi untuk membangun etos paradigmatic dari perjuangan politik mahasiswa. Maka dari itu medan akselerasi limited group sebagai wahana belajar bersama adalah sebuah rekayasa yang penting untuk dilestarikan sehingga tawaran atas pola demokrasi semakin beragam di tengah masyarakat kampus yang memang plural. Sangat disayangkan jikalau kekuatan intelektual di politisir hanya untuk merebut sebuah kekuasaan yang meniscayakan berbagai hal untuk menang, begitu tidak simpatiknya sehingga wajar jikalau setelah terpilih tambuk kepemimpinan tidak memiliki kekuasaan dan begitu sulit menggerakan mahasiswa yang tergantung mapan oleh arus arus budaya deterministic. Sebuah upaya yang sejalan antara polapikir dan pola tindak akan melahirkan sebuah perubahan yang sangat signifikan bagi semua golongan. Wallahu a’lam.

YAKIN USAHA SAMPAI !!!

HUBUNGAN KEMASYARAKATAN & UNIVERSALISME ISLAM

November 6, 2009
  1. A. KATA PENGANTAR

Sebuah cerminan masyarakat akan mejadi parameter maju mundurnya sebuah peradaban jikalau itu ditopang oleh pola interaksi yang secara universal mampu saling memanusiakan. Dalam rutinitas keseharian seringkali konflik dalam tubuh komunal sebuah masyarakat seringkali dipicu oleh penempatan kata-kata yang menyinggung dan lain sebagainya atau sering kita sebut dengan kontrol lisan.

Islam menegakkan hubungan antara anggota masyarakatnya diatas dua pilar utamanya[1]:

Pertama, pemeliharaan ukhuwah (relasi sosial), yang ia merupakan ikatan yang kokoh antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok yang lain

Kedua, pemeliharaan hak dan kewajiban, serta kehormatan setiap individu, yang itu semua dilindungi oleh Islam; yakni darah, harga diri dan harta.

Dalam tulisan kecil ini yang kami bingkai lewat makalah, sedikit banyak akan kami urai konflik kemasyarakatan dan peran nilai-nilai Ke-Islaman sebagai mediator dari persoalan keummatan. Sebuah pola interaksi yang seringkali menjadikan goyahnya sebuah tatanan baik itu yang bersifat sakral maupun bersifata antropologis.

Ada sebuah keterkaitan antara iman dengan prinsip keadilan yang nampak jelas dalam berbagai pernyataan Kitab Suci, bahwa Tuhan adalah Maha Adil, dan bagi manusia perbuatan adil adalah tindakan persaksian untuk Tuhan. Karena itu menegakkan keadilan perbuatan yang paling mendekati taqwa atau keinsafan ke-Tuhanan dalam diri manusia. Polarisasi antara kekuatan keilmuan dan bingkai pengamalan akan meniscayakan bentuk pengabdian yang transendental antara manusia dan Tuhannya. Maka menjadi sebuah konsekuensi bahwa pola komunikasi yang arif adalah wujud dari sebuah usaha mengabdikan diri kepada-Nya.

“Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat(10). Hai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olok) wanita-wanita lain (karena) boleh jadi wanita-wanita (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olok) dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang dzalim(11). Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebahagian kamu menggunjing sebahagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang.(12)[2]

Diawal ayat-ayat tersebut diatas, Allah SWT. Menetapkan bahwa orang-orang mukmin adalah bersaudara. Mereka dihimpun oleh persaudaraan agama sekaligus ikatan kemanusiaan. Persaudaraan menuntut kita untuk saling mengenal dan tidak saling menzalimi; saling menyambung persaudaraan dan tidak saling memutuskan; saling merapatkan barisan dan tidak saling berjauhan; saling mencintai dan tidak saling membenci; saling bersatu dan tidak saling berselisih.

  1. B. PENGETIAN DASAR TENTANG KEMANUSIAAN

Sesuatu yang membuat manusia menjadi manusia bukan hanya beberapa sifat atau kegiatan yang ada padanya, melainkan suatu keseluruhan susunan sebagai sifat-sifat dan kegiatan-kegiatan yang khusus dimiliki manusia saja yaitu fitrah. Fitrah membuat manusia berkeinginan suci dan secara kodrati cenderung kepada kebenaran (hanief).

Dhamier atau hati nurani adalah pemancar keinginan kepada kebaikan, kesucian dan kebenaran. Tujuan hidup manusia ialah kebenaran yang mutlak atau kebenaran yang terakhir, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Fitrah merupakan bentuk keseluruhan tentang diri manusia yang secara asasi dan prinsipil membedakannya dari makhluk-makhluk yang lain. Dengan memenuhi hati nurani, seseorang berada dalam fitrahnya dan menjadi manusia sejati.

Kehidupan manusia dinyatakan dalam kerja atau amal perbuatannya. Nilai-nilai tidak dapat dikatakan hidup dan berarti sebelum menyatakan diri dalam kegiatan-kegiatan amaliyah yang kongkret. Nilai hidup manusia tergantung kepada nilai kerjanya. Di dalam dan melalui amal perbuatan  yang berperikemanusiaan (fitri sesuai dengan tuntutan hati nurani) manusia mengecap kebahagiaan, dan sebaliknya di dalam dan melalui amal perbuatan yang tidak berperikemanusiaan (jahat) ia menderita kepedihan. Hidup yang penuh dan berarti ialah yang dijalani dengan sungguh-sungguh dan sempurna, yang didalamnya manusia dapat mewujudkan dirinya dengan mengembangkan kecakapan-kecakapan dan memenuhi keperluan-keperluannya. Manusia yang hidup berarti dan berharga ialah dia yang merasakan kebahagiaan dan kenikmatan dalam kegiatan-kegiatan yang membawa perubahan ke arah kemajuan-kemajuan baik yang mengenai alam maupun masyarakat yaitu hidup berjuang dalam arti yang seluas-luasnya. Dia diliputi semangat mencari kebaikan, keindahan, dan kebenaran. Dia menyerap segala sesuatu yang baru dan berharga sesuai dengan perkembangan kemanusiaan dan menyatakan dalam hidup berperadaban dan berkebudayaan. Dia adalah aktif, kreatif dan kaya akan kebijaksanaan (wisdom, hikmah). Dia berpengalaman luas, berfikir bebas, berpandangan lapang dan terbuka, bersedia mengikuti kebenaran dari manapun datangnya. Dia adalah manusia toleran dalam arti kata yang benar, penahan amarah dan pemaaf. Keutamaan ini merupakan kekayaan kemanusiaan yang menjadi milik dari pribadi-pribadi yang senantiasa berkembang dan selamanya tumbuh kearah yang lebih baik.

Seorang manusia sejati (insan kamil) ialah yang kegiatan mental dan psikisnya merupakan suatu keseluruhan. Kerja jasmani dan kerja rohani bukanlah dua kenyataan yang terpisah. Malahan dia tidak mengenal perbedaan antara kerja dan kesenangan, kerja baginya adalah kesenggangan dan kesenangan ada dalam dan melalui kerja. Dia berkepribadian, merdeka, memiliki dirinya sendiri, menyatakan ke luar corak perorangannya dan mengembangkan kepribadian dan wataknya secara harmonis. Dia tidak mengenal perbedaan antara kehidupan individual dan kehidupan komunal, tidak membedakan antara perorangan dan sebagai anggota masyarakat, hak dan kewajiban serta kegiatan-kegiatan untuk dirinya adalah juga sekaligus untuk sesama umat manusia.

Baginya tidak ada pembagian dua (dichotomy) antara kegiatan-kegiatan rohani dan jasmani, pribadi dan masyarakat, agama dan politik ataupun dunia akhirat. Kesemuanya dimanifestasikan dalam suatu kesatuan kerja yang tunggal pancaran niatnya, yaitu mencari kebaikan, keindahan dan kebenaran. Dia adalah seorang yang ikhlas, artinya seluruh amal perbuatannya benar-benar berasal dari dirinya sendiri dan merupakan pancaran langsung dari kecenderungannya yang suci dan murni. Suatu pekerjaan dilakukan karena keyakinan akan nilai pekerjaan itu sendiri bagi kebaikan dan kebenaran, bukan karena hendak memperoleh tujuan lain yang nilainya lebih rendah (pamrih). Kerja yang ikhlas mengangkat nilai kemanusiaan pelakunya dan memberikannya kebahagiaan. Hal itu akan menghilangkan  sebab-sebab suatu jenis pekerjaan yang ditinggalkan dan kerja amal akan menjadi kegiatan yang paling berharga. Keikhlasan adalah kunci kebahagiaan hidup manusia, tidak ada kebahagiaan sejati tanpa keihlasan dan keikhlasan selalu menimbulkan kebahagiaan. Hidup fitrah ialah bekerja secara ikhlas yang memancarkan dari hati nurani yang hanief atau suci.

  1. C. INTERAKSI SOSIAL DAN PLURALISME AGAMA.

Dalam serangkaian aktifitas masyarakat secara antropologis banyak pemicu konflik yang seringkali diakibat oleh sistematika interaksi antar individu sehingga bermuara pada penyelesaian konflik yang melibatkan senjata. Sebuah fenomena yang setiap hari menjadi suguhan publik. Tidak hanya melalui media massa, tapi ini kemudian ditopang relasi pendidikan kita dengan paradigma masyarakat. Maka tak jarang kita temukan adakanya ketrerasingan eksistensialis antara output pendidikan itu sendiri dengan masyarakatnya.

Memandang situasi masyarakat ndonesia diambang milenium ketiga, banyak orang merasa cemas. Tingkat kekerasan dalam masyarakat yang cukup tinggi,dalam tahun 1998 mencapai puncak baru. Banyak dan luasnya segala macam kerusuhan, perampasan, penjaeahan dan tindak kriminal lai, serta jumlah kematian akibat kejadian-kejadian tersebut itu suggung-sungguh memprihatinkan. Diantara kerusuhan-kerusuhan yang beraneka alasan dan arah itu, termasuk sejumlah kerusuhan dan tindak kekerasan yang jelas-jelas bernada permusuhan agama. [3]

Nampak jelas bahwa fungsi lisan dalam penempatannya bersama proses interaksi sosial menjadi peranan penting untuk kemudian diperhatikan secara seksama. Stigmatisasi masyarakat terhadap pola komunikasi yang selama ini dilakukan oleh orang-orang dalam dunia pendidikan sarat akan nuansa konstruksi sosial baru. Sehingga persoalan kemasyarakatan semakin tidak terjawab akan tetapi melambung jauh dan tenggelam bersama manuver-manuver ciptaan sistem.

Funsi dari kaum intelektual adalah menjadi penyambung lidah bagi masyarakatnya, bersama kampus seharusnya keterlibatan politik dari penalaran kritis bisa menjadi filtrasi terhadap camukan berbagai persoalan. Konfigurasi dari ikhtiar untuk mencapai sebuah tatanan yang lebih baik mewujudkan pncitraan terhadap paradigma masyarakat yang sering kali terjebak oleh tradisi.

Mengatakan bahwa Islam agama universal hampir sama kedengarannya dengan mengatakan bahwa bumi bulat. Hal itu terutama benar untuk masa-masa akhir ini, ketika ide dalam ungkapan itu sering dikemukakan orang, baik sekedar bagian dari apologia maupun untuk pembahasan yang lebih sungguh-sungguh. Yang pertama-tama menjadi sumber tentang universalisme islam adalah pengertian perkataan “Islam” itu sendiri. Sikap pasrah terhadap Tuhan tidak hanya merupakan ajaran Tuhan kepada hamba-Nya, tetapi ia diajarkan oleh-Nya dengan disangkutkan kepada alam manusia itu sendiri. Dengan kata lain ia diajarkan sebagai pemenuhan alam manusia , sehingga pertumbuhan perwujudannya pada manusia selalu bersifat dari dalam, tidak tumbuh apalagi dipaksakan dari luar. Sikap keagamaan hasil paksaan dari luar adalah tidak otentik karena kehilangan dimensinya yang paling mendasardan mendalam, yaitu kemurnian atau keikhlasan.[4]

Sifat apatis atau tidak mau tau dengan sekelilingnya senantiasa akan menjadikan kita sebagai sosok manusia yang individualis sehingga fitrah kita sebagai manusia kemudian terinterplasi oleh sebuah rekayasa skeptis yang kita ciptakan sindiri, maka wajar kalau arogansi dan kenagkuhan sering menemani perjalanan kita sebagai wujud makhluk sosial.[5]

Lisan (pola interaksi) menempatkan kedudukannya yang sangat signifikan melalui ciri atau karakterisktik bahasa sebuah masyarakat. Seringkali interaksi itu kemudian melahirkan etnosentrisme yang mengakibatkan relasi antar sesama umat seagama maupun antar agama melahirkan pola relasi interaksi sosial yang timpang. Ini juga ditopang oleh penciptaan suasana etos politik yang mendukung adanya power syndrom di dalam masyarakat yang sama sekali menafikan aspek integral yang lebih universal pada harkat manusia itu sendiri yang butuh dengan kedamaian dan keadilan.

  1. D. DARI ETIKA INDIVIDUAL MENUJU ETIKA KOMUNAL.

Sesungguhnya teori etik (moralitas) terhadap dunia adalah identik dengan idealisme yang merupakan ekspresi teori etik (moralitas) pada domain kognisi. Kadang-kadang etika moral merupakan landasan kognisi dan eksistensi pada derajat yang sama. Akan tetapi, problematikanya adalah apakah nilai merujuk pada kognisi atau pada eksistensi?

Sedikit kerangka diatas sejenak membawa kita pada sebuah tesis tentang sebuah bangunan teoritik yang ingin coba kita kontekstualisasikan dalam keseharian kita. Sejenak saya ingin mengajak kepada sebuah penalaran kritis yang bisa dimediasi oleh beberapa fase kerangka berfikir, yang pertama skriptual (teks), kedua adalah empirik (pengalaman), dan yang terakhir adalah metafisik (immaterial). Dari sini kemudian titik tolak dimana kita bisa melakukan sebuah bentuk aktualisasi dari ilmu pengetahuan yang kita peroleh yang kemudia dibingkai melalui pola komunikasi antar sesama manusia (lisan).

Dalam diri manusia secara individu ada sebuah independensi yang secara etis mengawal fitrah kita untuk cenderung kepada kebaikan yang kita spesikasikan dalam bentuk pola komunikasi atau tutur kata. Keputusan untuk bergaul dengan sesama manusia akan melahirkan satu bentuk independensi komunal, sehingga relasi dari sekian banyak sekte maupun ormas mampu tersalurkan dalam suasan komunikasi yang bersifat ukhuwah islamiyah.

Eksistensialisme meletakkan empat postulat yang didasarkan pada etika eksistensialis, yaitu:[6]

  1. Penghargaan terhadap manusia. Kendatipun demikian, persoalan-persoalan berikut ini masih tetap tegak: mengapa diskursus tentang manusia tidak ada didalam tradisi (intelektual) klasik kita? Mengapa diskursus tentang manusia gugur dan pembelengguan tuntas diantara naturalisme dan ketuhanan? Oleh karena naturalisme-ketuhanan itu terbalik maka tradisi klasik kita tetap bersifat teologis di dalam pusatnya tegak di dalam konsepsinya. Namun jelas bahwa pioner eksistensialisme mengonsepsikan bahwa peradaban kita telah keluar dari tahap teologis (teosentrisme) yang kuta menuju tahap kemanusiaan (antroposentrisme) lain yang bermula dari reformasi religius menuju kebangkitan, rasionalisme dan akhirnya menuju pencerahan. Sedangkan kita masih berada jauh dibelakang hal tersebut;
  2. Kebebasan dan kesadaran terhadap tanggung jawab. Manusia adalah bebas, sedangkan kebebasan adalah tanggung jawab dan tuntutan. Seolah-olah eksistensialisme etik akan melahap tradisi (intelektual) Mu’tazilah klasik. Namun, perhatian generasi kita adalah membatasi atau mendefenisikan atah tuntutan di hadapan yang lain atau suku bangsa dan di hadapan negara atau sejarah;
  3. Bergerak mendesak etika. Manusia adalah bebas merdeka, pemimpin, dan pelaku. Itulah sentralisasi jihad dan tindakan praksis yang dijelaskan dalam Al-Qur’an. Seolah-olah eksistensialisme aksiologis adalah manifestasi dan mujahadah. Perhatian generasi kita adalah mendefinisikan poros gerakan dan metode ijtihad bagi kemaslahatan khusus maupun kemaslahatan umum., bagi diri maupun yang lain.setiap kita akan berjalan namun jalannya berbeda-beda;
  4. Niat baik (good will) dan konsentrasi jiwa. Tidak diragukan lagi bahwa tindakan praksis adalah tergantung pada niat, dan kemampuan (upaya keras) tergantung pada tendensi dan sasaran. Perhatian generasi kita adalah membatasi obyek sasaran, puncak keinginan dan tempat menghadap pada tujuannya.[7]

Oleh karena itu postulat-postulat (dalil) yang dibangun oleh etika eksistensialisme adalah semata-mata postulat-postulat formalistik tentang tuntutan atas muatan sosial yang berasal dari tuntutan-tuntutan zaman kita.

 

  1. E. PENUTUP.

Serangkaian pemaparan diatas pada dasarnya ingin mencoba menguak maupun mengkritisi pola komunikasi dalam masyarakat kita yang secara makro sedikit banyak telah kami jabarkan. Bahwa pada dasarnya potensi kemanusian sama sekali tidak berpretensi untuk menjadikan kita semakin jauh dengan masyarakat dimana kita dibesarkan. Kita selalu mengimpikan sebuah tatanan yang berorientasi pada seubuah sistem masyarakat berkeadilan, yang tidak hanya secara teoritik tetapi pola tindak yang selalu menopang dari apa yang menjadi kebutuhan dasar manusia tersebut.

Spesifikasi dari sekian banyak problematika yang terjadi adalah fungsi lisan yang menempatkan dirinya dalam kontrol interaksi sosial yang seharusnya selalu menjadi otokritik untuk kita semua sehingga dalam perjalanannya ada sebuah tali silaturahmi yang tidak hanya melibatkan ummat Islam itu sendiri tetapi mencoba menanamkan universalisme Islam.

Sehingga nilai-nilai keislaman mampu menjadi pijakan dalam setiap aktifitas yang kita geluti sehari-hari dalam ruang lingkup interaksi sosial kita yang menjadi konfigurasi dari upaya menjadikan lisan kita sebagai menda belajar bersama. Dalam makalah singkat ini ada upaya untuk seksam membangun budaya intelektual yang bersifat alternatif sehingga tidak menjadikan dunia pendidikan kita mencapai puncak kemapanannya yang hanya mampu melahirkan output mahasiswanya menjadikan disiplin keilmuannya sebagai kendaraan pencarian “nafkah”.

Untuk itu partisipasi dari kita semua guna membangun diskursus yang lebih produktif sangat kami harapkan dalam membingkai sebuah dialog yang kental dengan nuansa keilmuannya guna sedikit memberikan kontribusi buat kita dan sekeliling. Kritik dan saran sangat kami butuhkan. Walallahu A’lam.

 

  1. F. DAFTAR PUSTAKA.

Qardhawi , Yusuf DR. Halal Haram dalam Islam / Yusuf Qardhawi; penerjemah, Wahid Ahmadi (et al); editor, Wahid Ahmadi, Muhammad Badawi, Saptoroni- Surakarta: Era Intermedia, 2003.

Suseno, Magnis-Franz. Pluralisme,Konflik, dan Pendidikan Agam di Indonesia. Diterbitakan oleh Institut DIAN/Interfidei. Cetakan ke II 2005.

Madjid, Nurcholis. Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemoderenan/Nurcholis Madjid; Ilustrator, Jean Kharis – – Cet. 1 – – Jakarta: Yayasan Waqaf Paramadina, 1992.

Hanafi, Hasan. Islamologi 3; Dari Teosentrisme ke Antroposentrisme. © Hasan Hanafi 1992 dan LKiS, 2004. Diterjemahkan dari buku Dirasat Islamiyah; bab V. Hak terjemahan Indonesia ada pada LKiS.

 


[1] Dr. Yusuf Qardhawi, Halal Haram dalam Islam. Era Intermedia.

[2] Al-Qur’an Surah Al-Hujurat ayat 10-12.

[3] Bukan hanya para tokoh agama yang kadang-kadang secara ritual menegaskan kembali bahwa agama sebenarnya mengajarkan toleransi dan perdamaian dan tidak membenarkan kebencian dan tindak kekerasan terhadap ummat beragama serta gedung-gedung ibadatnya. Melainkan dikebanyakan desa dan kampong-kampung masyarakat sendiri yang terdiri atas suku, rasa dan agama yang berbeda hidup bersama dengan baik. Yang menjadi masalah, ialah bahwa suasana baik itu rawan terhadap hasutan dan rekayasa. Dan segala keyataan yang bagus-bagus ini tidak mengubah kenyataan yang begitu menyedihkan. (Franz Magnis-Suseno S. J. Pluralisme, Konflik & Pendidikan Agama di Indonesia. Interfidei.)

[4] Nurcholis Madjid, “Islam Doktrin dan Peradaban” Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemoderenan. Paramadina. Hal. 426.

[5] Keangkuhan adalah keengganan untuk menerima kebenaran setelah mengetahuinya, sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah, “Ketahuilah! Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas, karena dia melihat dirinya serba cukup. (QS. 20:120)

[6] Hasan Hanafi, Islamologi 3 “Dari Teosentrisme ke Ntroposentrisme”. LKiS.

[7] Al-Juwaniyah, hlm. 187-199 “Nilai Kemanusiaan dalam Seruan Rasul”

Hello world!

November 6, 2009

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!